PKS: Ketidakjelasan Status UFPRS Bikin Lambat Penetapan Penghuni Rumah DP 0 Rupiah

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta soroti lambannya proses penetapan penghuni rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur.

Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin menuding keterlambatan terjadi karena adanya ketidakjelasan pada unit fasilitas pemilikan rumah sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UFPRS maupun proses di perbankan," ucap Arifin dalam rapat paripurna Raperda APBD 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya UFPRS dan Bank DKI perlu membenahi prosedur dan persyaratan kepemilikan rusunami DP 0 Rupiah.

Soal dana talangan uang muka pembelian rusunami yang dipangkas Rp1,5 triliun, PKS berharap hal itu tidak mempengaruhi keberlanjutan program prioritas Gubernur Anies Baswedan.

"Terpenting Pemprov DKI mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," ujar dia.

Diketahui, rusunami DP 0 Rupiah saat ini baru terjual 100 dari 780 unit yang tersedia.

"(Penghuni) sekitar 100 orang dari 780 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto di lokasi yang sama.

Ia menjelaskan sesungguhnya banyak warga yang berminat dan sudah mendaftar program rumah DP 0 Rupiah itu. Banyak diantaranya sudah penuhi syarat administrasi.

Tapi kata dia, mayoritas gagal lolos verifikasi perbankan sehingga tidak bisa menyicilnya.

"Memang ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos. Peminat banyak," ungkapnya.