Munas Partai Golkar

Musyawah Mufakat di Munas Golkar Harus Dijadikan Tradisi

Menurut Maman tidak tingginya dinamika pada saat Munas Golkar kemarin menunjukkan bahwa Golkar siap dan fokus mengerjakan agenda partai

Musyawah Mufakat di Munas Golkar Harus Dijadikan Tradisi
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto saat memberikan kata sambutan pada acara Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). Munas X Partai Golkar diselenggarakan pada 3 hingga 6 Desember 2019. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pemilihan Ketua Umum Golkar yang dilakukan secara mufakat harus menjadi tradisi. Karena menurutnya soliditas partai sangat penting untuk mensukseskan program-program partai ke depan.

"Saya pikir langkah awal yang baik untuk lima tahun ke depan harus menjadi tradisi yang baik tanpa menghilangkan kultur dielektika dalam membahas suatu hal," ujar Maman saat dihubungi, Jumat, (6/12/2019).

Menurut Maman tidak tingginya dinamika pada saat Munas Golkar kemarin menunjukkan bahwa Golkar siap dan fokus mengerjakan agenda partai salah satunya menyambut Pilkada Serentak 2020, Pilpres 2024, serta mensukseskan program pemerintah salah satunya menerbitkan Omnibus Law.

Baca: Airlangga Pemain Utama Munas Golkar

"Justru tidak adanya dinamika di Munas, menunjukkan Golkar sangat siap menyukseskan program ke depan. Menunjukkan bahwa ada semangat beda dari partai Golkar. Kita ingin memulai babak baru dengan soliditas yang tinggi," katanya.

Maman yakin Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan mengakomodir semua elemen yang ada ditubuh partai untuk masuk atau terlibat ke dalam kepengurusan atau alat kelengkapan dewan. Airlangga akan mengakomodir kader kader terbaik yang dimiliki partai Golkar tanpa melihat pilihan politiknya saat Munas kemarin.

Baca: Golkar: Airlangga Tinggal Tunggu Waktu yang Tepat untuk Deklarasi Capres 2024

"Siapapun dia yang memiliki kemampuan, kapasitas, kualitas tidak boleh ada yang menghalangi, mereka punya hak untuk atau kesempatan menjabat di DPP atau AKD," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved