Ujian Nasional

Komisi X DPR Minta Nadiem Tidak Terburu-buru Hapus Ujian Nasional

Sudewo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak terburu-buru menghapus sistem Ujian Nasional (UN).

Komisi X DPR Minta Nadiem Tidak Terburu-buru Hapus Ujian Nasional
TRIBUN/HO/BIRO PERS
Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) menyalami Presiden Joko Widodo yang menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMKN 57, Jati Padang, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Drama tersebut diperankan oleh tiga menteri, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandi yang tampil bersama komedian Bedu dan Sogi. TRIBUNNEWS/HO/BIRO PERS 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Sudewo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak terburu-buru menghapus sistem Ujian Nasional (UN).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sudewo saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud.

"Menurut hemat saya pak menteri, pak menteri jangan buru-buru mendeklarasikan ini, dan jangan buru-buru menghapus ujian nasional," ujar Sudewo di ruang Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca: Nadiem Ungkap Alasan Tempatkan Ujian di Tengah Masa Studi: Sekarang Ini yang Dihukum Itu Siswanya

Baca: Ujian Nasional Dihapus, Nadiem Makarim Sebut 3 Faktor, Berujung Hafalan hingga Picu Stres

Baca: Kata Pakar Pendidikan Soal Program Merdeka Belajar Usulan Nadiem Makarim di Masa Depan

Sudewo menilai program asesmen kompetensi minimum dan survei karakter belum teruji.

Rencananya, mulai 2021 program ini akan menggantikan sistem UN.

Sudewo mewanti-wanti agar jangan sampai program ini justru menjadi tidak baik saat dilaksanakan.
Sudewo berharap konsep ini tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Mengapa demikian? Karena apa yang dirancang oleh pak Menteri bahwa UN akan diubah menjadi assesment kompetensi ini sesuatu yang belum teruji ya pak menteri, belum teruji. Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah ini bagus, tapi implementasinya justru kontraproduktif," ucap Sudewo.

"Ini jangan buru-buru pak menteri, jangan sampe ada keresahan di tengah-tengah masyarakat karena sistem dari pak menteri ini yang tidak ada instrumen yang jelas," tambah Sudewo.

Seperti diketahui, Nadiem mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, pada Kamis (12/12/2019).

Dalam raker ini, Komisi X DPR meminta penjelasan kebijakan Nadiem yang meniadakan Ujian Nasional (UN) di tahun 2021.

Sebelumnya, Nadiem membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020. Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved