SBY sebut Politik Identitas Menguat di Pemilu 2019, Ini Respon PDIP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut menguatnya politik identitas di Pemilu 2019.

Ahmad Basarah berpandangan Pemilu khusunya Pemilihan Presiden mengalami residu karena maraknya politik identitas.

Baca: KPK Mulai Awasi Pilkada Serentak 2020 Mendatang

Menurutnya, diperlukan evaluasi pada tingkat pelaksanaannya, bukan mengevaluasi sistem pemilihannya.

"Mengevaluasi pada level pelaksanaannya, bukan mengevaluasi pada sistem pemilihan presidennya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ahmad Basarah menegaskan sistem pemilihan langsung harus dipertahankan untuk memperkuat sistem presidensial.

Namun ia mengingatkan harus ada perbaikan sistem pemilihan langsung melalui peraturan perundang-undangan.

"Bagi PDIP sistem pemilihan presiden untuk memperkuat sistem presidensil cara yang paling mendekati adalah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis yang jujur dan adil. Aemua terikat pada role of game yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia, baik melalui konstitusi undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, SBY menyampaikan pidato politik refleksi akhir tahun di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, (11/12/2019).

Dalam pidatonya SBY mengatakan tahun 2019 merupakan tahun penuh ujian.

Menurutnya tahun 2019 memberikan pengalaman berharga baik itu yang baik maupun yang buruk.

“Tahun 2019 yang penuh dinamika dan juga ujian, akan kita tinggalkan. Sebentar lagi, kita akan memasuki tahun baru 2020. Tahun yang membawa harapan dan peluang, meskipun tak akan luput dari tantangan,” katanya.

Pengalaman buruk tersebut menurut SBY yakni politik identitas yang mewarnai Pemilihan Umum 2019 baik itu Pemilu Presiden maupun Pemilu legislatif.

Politik identitas tersebut menurut SBY melebihi takarannya.

Baca: Mahfud MD Sebut Hukuman Mati Koruptor Bisa Dipertegas Melalui RKUHP

Baru kali ini menurut SBY Pemilu menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan,” katanya.