Selasa, 9 September 2025

Penghapusan Ujian Nasional

Ragam Reaksi soal Penghapusan UN, Dukungan Jokowi hingga Kekhawatiran Jusuf Kalla

Nadiem Makarim melakukan gebrakan perdana dengan menghapus UN, hal ini mendapat reaksi beragam mulai dari dukungan Jokowi hingga kritik Jusuf Kalla.

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Wulan Kurnia Putri
dok. ICANDO
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. 

"Jangan menciptakan generasi muda yang lembek," ungkap JK.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). (Vincentius Jyestha/Tribunnews.com)

Menurutnya UN menjadi bagian penting dalam proses belajar siswa.

Tak banyak berkomentar, JK mengatakan akan menjelaskan dikemudian hari.

Tanggapan JK ini langsung mendapat reaksi dari Nadiem.

Menurut Nadiem adanya Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter lebih membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti asesmen kompetensi di 2021. Malah lebih men-challenge sebenarnya," tutur Nadiem.

Kebijakan baru Nadiem Makarim

Sebelumnya, Nadiem telah mengeluarkan empat kebijakan baru dalam rangka perbaikan sistem pendidikan Indonesia.

Diantaranya yakni kebijakan terkait Ujian Sekolah berbasis Nasional (USBN).

Nadiem akan mengganti USBN dengan membebaskan pihak sekolah menyelenggarakan dalam ujian.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Warta Kota/henry lopulalan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

Ia juga mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Kemudian kebijakannya juga berisi terkait penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Dalam kebijakan barunya RPP akan terdiri dari tiga komponen dan terdiri dari satu lembar.

Terakhir, Nadiem merubah sistem presentase pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Adapun sistem presentase PPDB ala Nadiem Makarim:

- Jalur zonasi 50%

- Jalur prestasi 30%

- Jalur afirmasi (pemilik Kartu Indonesia Pintar) 15%

- Jalur perpindahan 5%

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)(Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan