Breaking News:

Tengku Murphi Pertanyakan Gebrakan KPK di Injury Time

Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Murphi mencatat ada 252 kasus korupsi dana desa sepanjang 2015-2018.

HO/Tribunnews.com
Praktisi hukum, Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibarat pertandingan sepak bola, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki detik-detik terakhir atau injury time, karena mereka akan purnatugas pada 20 Desember 2019.

Praktisi hukum Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH mempertanyakan gebrakan KPK di detik-detik terakhir ini, termasuk korupsi dana desa.

"Soal korupsi dana desa, KPK harus proaktif, apalagi anggarannya sangat besar," ujarnya di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Murphi mencatat ada 252 kasus korupsi dana desa sepanjang 2015-2018.

Pada 2015 terdapat 22 kasus, pada 2016 meningkat menjadi 48 kasus, pada 2017 dan 2018 meningkat lagi menjadi 98 dan 96 kasus.

Baca: Tak Mau jadi ASN, 12 Pegawai KPK Memutuskan Mundur dari Jabatannya

Modus-modus yang ditemukan di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.

Sementara itu kepala desa yang terjerat kasus korupsi semakin banyak. Tercatat sedikitnya 214 kepala desa, yakni 15 kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018.

Adapun total kerugian negara pada 2015 -2018 mencapai Rp 107,7 miliar akibat korupsi dana desa.

Sejak 2015 hingga 2019 atau lima tahun, total anggaran dana desa dalam APBN sebesar Rp 257 triliun.

Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved