Breaking News:

Dewan Pengawas KPK

Pengamat Emrus Sihombing Berharap Dewan Pengawas KPK Punya Keterbukaan Komunikasi dengan Masyarakat

Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus berkomunikasi secara terbuka.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris bersiap menjalani pelantikan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima orang Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus berkomunikasi secara terbuka.

Emrus menyebut Dewan Pengawas KPK harus terbuka, agar masyarakat bisa mengawasi kinerja mereka.

Menurutnya, Dewan Pengawas KPK ini harus aktif menyampaikan kepada publik apa saja tugas yang mereka lakukan.

"Saya kira keterbukaan komunikasi yang harus mereka lakukan," ujar Emrus Sihombing, dikutip dari YouTube metrotvnews, Jumat (20/12/2019).

"Mereka harus menyampaikan kepada publik, tugas-tugas apa saja yang mereka lakukan di sana, tentu dengan program yang sangat terukur," jelasnya.

"Berdasarkan itu, kita bisa mengontrol mereka, apakah mereka benar-benar melakukan tugas tersebut," lanjut Emrus.

Namun, ia mengatakan, peraturan penyadapan yang harus meminta izin KPK itu ke depannya akan menjadi ketakutan.

"Tapi hal yang saya kritisasi, yang menjadi momok ke depan adalah ketika penyadapan itu minta izin ke dewan pengawas," ungkapnya.

"Ini menjadi perbincangan publik yang belum terjawab sampai sekarang," kata Emrus.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing di acara diskusi bertajuk 'Berebut Cawapres Jokowi: Peluang Koalisi Nasionalis-Santri' yang digelar di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing di acara diskusi bertajuk 'Berebut Cawapres Jokowi: Peluang Koalisi Nasionalis-Santri' yang digelar di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018). (TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI)

Menurutnya, penyadapan yang dilakukan oleh KPK perlu dilakukan secepat mungkin.

Halaman
123
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved