Ali Mochtar Ngabalin Sebut Dewas Merupakan Jawaban Presiden atas Keraguan Publik

TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menilai kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK ini merupakan jawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keraguan publik selama ini. 

Dewas merupakan instrumen baru sejak disahkan revisi UU KPK ini dinilai menjadi langkah pertama dalam menyelesaikan korupsi di tanah air.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program Primetime News yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Minggu (22/12/2019).

Sebelumnya, Ali menyebut keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ini telah memberikan isyarat penting kalau dilihat dalam revisi undang-undang KPK.

Menurutnya revisi UU KPK yang tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 dibuat bukan untuk melemahkan KPK.

Dewas merupakan instrumen pertama sejak disahkanya revisi UU KPK tersebut.

Sehingga dengan dilantiknya lima anggota Dewas yang berintegritas merupakan jawaban Presiden Jokowi atas keraguan publik.

"Kalau dilihat dalam revisi undang-undang, memberikan isyarat penting terkait dengan kehadiran dewas sebagai instrumen untuk pertama kali bagi KPK," ujar Ali.

"Itu sebabnya kenapa kami selalu memberikan jawaban bahwa ini adalah jawaban yang pasti dari presiden atas keraguan publik dengan Dewas," imbuhnya.

Ali juga menyinggung terkait istilah yang sering ia lontarkan diberbagai acara soal Dewas KPK.

Yakni ia sering mengatakan Dewas dengan sebutan manusia setengah dewa.

"Saya juga sudah selalu mengatakan bahwa kelima orang ini adalah manusia yang sudah selesai dengan urusan dirinya dan dunianya," ujar Ali.

"Karena itulah patut kami sebut lima anggota dewas adalah manusia setengah dewa," imbuhnya.

Ali menyebut korupsi yang merupakan tindakan kejahatan luar biasa juga harus ditangani oleh figur-figur yang hebat.

"Korupsi itu extraordinary crime, maka presiden mengatakan harus lembaga yang kuat yang dipimpin dan diawasi oleh orang-orang-orang hebat," kata Ali.

"Seperti tadi beliau menyampaikan dengan track record yang kita tahu siapa Artidjo, opung (Tumpak), Albertinah Ho, dan lain sebaginya," imbuhnya.

Ali berharap kelima anggota Dewas ini dapat memberikan jawaban kepada publik atas keraguan revisi undang-undang KPK.

Diketahui, sejak disahkannya revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2019, publik memiliki persepsi ditunjuknya Dewas oleh presiden sebagai upaya pelemahan KPK.

Meskipun nama-nama yang dipilih oleh Jokowi merupakan figur-figur berintegritas, namun masih ada kekhawatiran publik.

Hal ini terkait konsistensi Dewas dalam menjaga indepedensinya.

Sehingga Dewas harus dapat bekerja tanpa diwarnai oleh intervensi-intervensi dari pihak manapun.

Dewas juga diharapkan mampu bersinergi dengan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Dengan begitu, Dewas sebagai instrumen baru di KPK dapat membantu presiden dalam pembuktian bahwa revisi undang-undang ini dibuat untuk menguatkan lembaga antirasuah itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin.

Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 ini mengaku optimis kelima anggota Dewas ini akan memberikan asa baru terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mengingat Dewas yang sudah dilantik ini, memiliki rekam jejak dan integritas teruji serta terpercaya di publik.

Terlebih adanya Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewan Pengawas KPK).

"Justru ini (Dewas) akan bagus dalam menghadapi beberapa kelemahan yang ada di undang-undang. Kan orang mengistilahkan pelemahan KPK melalui regulasi yakni Undang-Undang," ujar Jasin yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Minggu (22/12/2019).

“Tapi kalau terisi dengan orang-orang yang berintegritas, berakuntaabilitas yang track record-nya bagus dan satu diantaranya pernah berpengalaman di KPK, ini menjadi berbalik pemahamannya atau dugaan masyarakat," tambahnya.

"Yang dalam hal ini opung atau Pak Tumpak Hatorangan," terang Jasin.

Menurut Jasin, Tumpak merupakan sosok yang tidak dapat diragukan lagi baik dalam integritas maupun rekam jejaknya. 

Mengingat Jasin sempat bekerja sama dengan Tumpak di lembaga antirasuah sejak periode pertama.

Sehingga ia tahu betul bagaimana kinerja dari pria 76 tahun ini dalam memberantas korupsi.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)