Dewan Pengawas KPK
Berharap Dewan Pengawas KPK Tetap Independen, Mochammad Jasin: Jangan Sampai Diwarnai Intervensi
Melihat figur Dewan Pengawas KPK yang terpilih, Mochamad Jasin menaruh harapan pada dewas untuk tetap independen dan tidak ada intervensi dalam KPK.
Penulis:
Widyadewi Metta Adya Irani
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (20/12/2019) lalu.
Wakil Ketua KPK masa jabatan 2007-2011, Mochammad Jasin, mengapresiasi penunjukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang menurutnya terisi figur-figur yang telah teruji rekam jejaknya.
Ia pun berharap, dengan anggota Dewan Pengawas KPK yang telah terpilih tersebut, independensi dewan pengawas akan tetap ada.
"Melihat figur-figur yang ditunjuk ini, kita berharap bahwa independensi dari dewan pengawas itu tetap ada," tutur Jasin, dalam wawancara eksklusifnya yang diunggah di kanal Youtube Metro TV News, Minggu (21/12/2019).
Jasin mewanti-wanti agar KPK pada periode ini, tidak diwarnai oleh intervensi.
"Jangan sampai periode kelima ini diwarnai oleh intervensi-intervensi sehingga tidak lagi bisa menangkap para pejabat tinggi," tutur Jasin.
"Walaupun itu inner circle juga harus dilakukan proses hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.
Sebelumnya, Jasin mengakui penunjukan dewan pengawas yang dilakukan langsung oleh presiden memang menjadi kekhawatiran masyarakat terkait independensi dewan pengawas itu sendiri.
"Memang yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah yang dewan pengawas tahap pertama ini mengapa harus ditunjuk presiden," kata Jasin.
Namun, dengan melihat sosok-sosok yang terpilih menjadi Dewan Pengawas KPK tersebut, Jasin berharap independensi dewan pengawas tetap ada.
Jasin pun menjelaskan, dewan pengawas tidak bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan tugasnya.
Dewan pengawas akan mempertanggungjawabkan tugasnya pada publik.
"Dia (dewan pengawas) dalam menjalankan tugas dengan pimpinan KPK itu tidak bertanggung jawab kepada presiden tapi bertanggung jawab kepada publik," terang Jasin.
"Ini yang harus diingat," sambungnya menegaskan.
Lebih lanjut, Jasin menyampaikan, Dewan Pengawas KPK harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.
