Kaleidoskop 2019

Kaleidoskop 2019: Tahun Politik dan RUU Kontroversial di DPR

Parlemen yang merupakan salah satu episentrum politik di Indonesia menjadi soroton menuju penghujung 2019.

Kaleidoskop 2019: Tahun Politik dan RUU Kontroversial di DPR
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ribuan mahasiswa dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/9/2019). Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU KPK dan RKUHP oleh DPR RI di hari kedua itu kembali berujung ricuh dengan polisi. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2019 disebut tahun politik. Selain karena terdapat pesta demokrasi lima tahunan yakni pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden, juga terdapat sejumlah persitiwa yang membuat hawa politik selalu hangat, satu diantaranya di parlemen.

Parlemen yang merupakan salah satu episentrum politik di Indonesia menjadi soroton menuju penghujung 2019. Bukan karena berubahnya peta koalisi partai politik usai Pemilu, melainkan karena pengesahan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial.

DPR mengebut pembahasan RUU di penghujung masa sidang yang akhirnya disahkan sebelum pergantian periode masa jabatan. Diantarnya yakni Undang Perkawinan, undang-undang sumber Daya Air, Undang-undang Sistem Budaya Pertanian berkelanjutan, undang-undang pesantren, serta terkahir Undang-undang KPK yang menuai unjukrasa kaum pelajar.

Unjuk rasa mahasiswa yang memprotes disahkan RUU KPK tersebut bahkan berlangsung ricuh di sekitar kompleks Parlemen, Senan, Jakarta pada 23-24 September 2019.

Tidak hanya di DPR, unjukrasa terjadi di sejumlah daerah diantaranya Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Balikpapan, dan Kendari. Bahkan unjukrasa di Kendari menyebabkan dua mahasiswa tewas yakni La Randi (21) dan Muhammad Yusuf Kaldawi (19).

Unjukrasa tersebut bukan tanpa alasan. Revisi undang-Undang yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi itu ujug-ujug muncul dan dibahas dalam waktu singkat.

RUU diinisiasi oleh Badan Legislasi DPR RI pada 5 September 2019, 11 September Presiden menyetujui revisi UU KPK. Kurang dari sepekan pembahasan dilakukan, rapat paripurna DPR sudah mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang pada 17 September.

Banyak pengamat nilai revisi undang-undang tersebut banyak muatan politiknya. Peneliti Senior Lipi Syamsuddin Haris bahkan menyebut bahwa revisi tersebut menunjukkan adanya kartel politik.

"Pengesahan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR menunjukkan dengan jelas bahwa DPR kita sudah menjadi semacam kartel politik yang mengancam demokrasi dan masa depan bangsa," ujar Syamsuddin di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved