Breaking News:

OTT KPK di Kepulauan Riau

Hakim Pertanyakan Gelar Doktor Administrasi Nurdin Basirun Saat Bersaksi di Pengadilan

Gubernur nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, mengaku menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Gubernur nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun saat dihadirkan sebagai saksi untuk kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/1/2020). 

Dia mengaku hanya menandatangani dan tidak membaca surat izin tersebut.

Dia mempercayai Edy Sofyan, selaku kepala dinas.
Selain Edy Sofyan, dia juga menerima masukan dari staf dan biro hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait kebijakan yang dibuat.

"Saya sampaikan sesuai aturan saja. Kata Pak Edy, diskresi," ujar Nurdin.

Sementara itu, menanggapi keterangan dari Nurdin Basirun, hakim anggota, Agus Salim, mempertanyakan sosok Nurdin Basirun yang notabene adalah seorang gubernur lulusan S3.

Menurut hakim, Nurdin merupakan seorang gubernur, tetapi tidak membaca setiap kebijakan yang dibuatnya.

"Saudara S3 administrasi. Doktor administrasi. Diberitahu ini diskresi apa tanggapan saudara?" tanya Agus Salim kepada Nurdin Basirun.

Baca: Inilah Kepala Daerah yang Tercokok KPK Lewat Gelar OTT

Nurdin Basirun menjelaskan adanya diskresi membuatnya dapat membuat keputusan untuk memudahkan pengusaha agar dapat berinvestasi di Kepulauan Riau.

"Ini celah untuk mengambil keputusan. Saya langsung menandatangani supaya investasi," kata Nurdin.

Lalu, Agus Salim meragukan kemampuan akademik dari Nurdin Basirun.

Dia mempertanyakan apakah pada saat dimintai keterangan untuk pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) yang bersangkutan berada di bawah tekanan.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved