Susi Tanggapi Sikap Prabowo soal Natuna: Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan Negara

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti turut berkomentar terkait masuknya kapal China ke Natuna untuk menangkap ikan secara ilegal.

Susi mneyebut, pemerintah harus dapat membedakan pencurian ikan dengan investasi dan persahabatan antar negara.

Pernyataan tersebut dituliskan Susi dalam akun media sosial Twitter pribadi miliknya, @susipudjiastuti, Sabtu (4/1/2020).

Susi manyatakan, perlakukan pencuri ikan dengan penegakkan hukum atas apa yang mereka lakukan.

Hal tersebut berbeda dengan upaya menjaga persahabatan antar negara atau iklim investasi.

"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencuri ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF).

Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi pelaku IUUF.

Karena IUUF adalah kejahatan lintas negara," tulis Susi.

Tak hanya itu, Susi juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menangkap dan menenggelamkan kapal asing yang masuk ke Natuna.

"KKP bisa minta dan perintahkan untuk tangkap dan tenggelamkan dengan Undang-Undang (UU) Perikanan Nomor 1945 Tahun 2009.

Jangan beri opsi lain, Laut Natuna diklaim China, TNI tingkatkan kesiagaan," tulis Susi, Jumat (3/1/2020).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, adanya penangkapan tiga kapal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Prabowo menuturkan, soal tiga kapal asing milik China yang memasuki perairan Indonesia, pihaknya masih membahas untuk mencari solusi dengan kementerian lain.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik, bagamaimana pun adalah negara sahabat," jelas Prabowo.

Soal Kapal Asing Pencuri Ikan Masuk ke Natuna, Luhut Binsar Panjaitan Bela Edhy Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membela Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo soal masuknya kapal asing ke Indonesia.

Luhut membantah, masuknya kapal asing ke perairan Indoensia meningkat setelah Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut Luhut, Edhy tetap mengawasi seluruh perairan di Indonesia.

"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy ini lebih banyak kapal asing masuk. Tidak," tegas Luhut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).

"Tidak betul itu, tidak benar. Saya ulangi sekali lagi tidak benar.

Karena kami punya data lengkap kok, KKP itu masih bergerak," tambah Luhut.

Luhut menyebut, kapal coast guard (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea) milik KKP masih tetap berpatroli di bawah kepemimpinan Edhy.

Hanya saja menurut Luhut, saat ini Indonesia kekurangan armada coast guard.

"Hanya kan memang intensitasnya coast guard-nya kita belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya juga terbatas," terang Luhut.

Tak hanya itu, coast guard Indonesia juga harus menjaga perairan dari aktivitas penyelundupan.

"Kemarin misalnya kita mobilisasi penanganan nikel yang diselundupkan, itu ada berapa puluh kapal kita pindah ke sana semua," jelas Luhut.

"Kita belum mampu di barat, dari situ orang lain datang masuk," tambahnya.

Luhut menegaskan, pihaknya hingga kini masih berusaha memperbaiki penjagaan di perairan Indonesia.

"Kalau barang enggak kau jaga ya orang datenglah, coba kamu nggak jaga rumahmu, kan orang dateng, nah itu," kata Luhut.

"Jadi kita perbaiki penjagaan kita tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy,

tidak betul juga itu. Saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal tersbeut lantas memicu konflik antara China dan Indonesia.

Pasalnya, Pemerintah China bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan bahwa Perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line China.

Sementara itu, Pemerintah Indoensia menegaskan, tidak akan pernah mengakui Nine Dash atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Subianto soal Kapal China Masuk Natuna: Kita Cool Saja"

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)