LPSK Siap Berikan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Kasus Novel Baswedan dan Jiwasraya

LPSK siap memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan serta kasus Jiwasraya.

LPSK Siap Berikan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Kasus Novel Baswedan dan Jiwasraya
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Soeroyo saat ditemui usai konferensi pers, di RM Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Soeroyo mengatakan pihaknya siap memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dua kasus yang jadi sorotan masyarakat.

Kasus tersebut antara lain kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan serta kasus Jiwasraya.

"Kami sudah mengumumkan bahwa LPSK siap untuk memberikan layanan perlindungan, apabila ada saksi pelaku atau saksi-saksi lain di dalam dua kasus ini yang merasa terancam," ujar Hasto, di RM Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2020).

Baca: Kejaksaan Agung Buka Peluang Panggil Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno Terkait Kasus Jiwasraya

"Dan bagi yang ingin ikut mengungkap kasus ini secara lebih terang, LPSK siap untuk memberikan perlindungan terhadap mereka," imbuhnya.

Di sisi lain, Hasto menilai perlu adanya kesamaan pandangan dalam mekanisme penetapan, penghargaan, dan perlindungan terhadap saksi pelaku dari seluruh aparat penegak hukum.

Karena itu, LPSK mengusulkan perlunya sebuah regulasi berupa peraturan presiden sebagai upaya penyamaan pandangan terhadap saksi pelaku.

Baca: KPK: Jiwasraya Sudah Ditangani Kejaksaan, Kami Tidak Bicara Itu

Selain itu, ia menegaskan LPSK akan terus mengajak aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan lembaga lainnya untuk dapat mengoptimalkan peran saksi pelaku dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi di tahun 2020 ini.

"Serta memperhatikan Pasal 10 A, Pasal 28 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam penetapan seseorang sebagai saksi pelaku, langkah ini juga bisa digunakan untuk mendorong pengembalian kerugian negara secara optimal," katanya.

Bangun kantor LPSK di daerah

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved