Laut Natuna Diklaim China
Klaim Sepihak Laut Natuna, Mahfud MD: Kita Tetap Mempertahankan Hak Berdaulat di Wilayah Itu
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pengamanan memang ditingkatkan seiring dengan adanya kapal asing China diinformasikan masuk ke perairan Natuna.
Penulis:
Indah Aprilin Cahyani
Editor:
bunga pradipta p
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tak ada negosiasi dalam lindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal China.
Mahfud mengatakan saat ini wilayah Natuna dijaga ketat oleh pasukan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020) malam.
"Sementara ini rutin saja. Jadi, patroli Bakamla juga, lalu di-backing oleh Angkatan Laut, polisi air, dan sebagainya.
Memang sudah rutin gitu," kata Mahfud, dilansir kanal YouTube KompasTV.
Mahfud mengakui pengamanan memang ditingkatkan seiring dengan adanya kapal asing China diinformasikan masuk ke perairan Natuna di Kepulauan Riau.
Menurutnya, kegiatan patroli ditingkatkan karena perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia.
"Itu saja informasinya, kan kita sudah tahu memang China begitu, kita belum tahu di balik itu apa.
Akan tetapi, kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu," ungkap Mahfud.
Apalagi, Mahfud berujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskannya dalam rapat pada tanggal 6 Januari 2020 bahwa tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan dan hak berdaulat Republik Indonesia.
Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews.
Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.
"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."
