Laut Natuna Diklaim China

Moeldoko Ingin Pemerintah Kerja Sama dengan China Kelola Natuna

Moeldoko menjelaskan sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Moeldoko  Ingin Pemerintah Kerja Sama dengan China Kelola Natuna
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah bisa membuka kerja sama dengan negara mana pun termasuk China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Peluang kerja sama ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

"Ada salah satu ayatnya mengatakan bisa saja di ZEE itu kerja sama yang penting ada ikatan kerja sama. Bukan hanya dengan (China), dengan siapapun," ucap Moeldoko, Sabtu (11/1/2020).

Baca: China Berspekulasi di Laut Natuna Utara

Moeldoko menjelaskan sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Mantan Panglima TNI ini menilai Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE bersama negara lain dalam bentuk kerja sama.

Sehingga, lanjut ‎Moeldoko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

"Tujuannya mana nanti kira-kira yang bisa disegera dieksploitasi dari sumber daya yang ada di sana. Bisa dari sisi migasnya, bisa dari sisi perikanannya," tambah Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan kapal dari negara mana pun bebas melintas di wilayah ZEE Indonesia.

Namun jika ingin melakukan eksploitasi ikan atau mineral, kata Prabowo, harus kerja sama dengan Indonesia.

"Tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral itu harus kerja sama, harus izin kita. Nah ini kan bisa diselesaikan kita bisa negosiasi dan sebagainya," tegas Prabowo.

Halaman
12
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved