Laut Natuna Diklaim China

Anggota Komisi I Minta Perairan Natuna Dijaga 24 Jam

kalau penjagaan dilakukan maka kapal-kapal China tentu tak akan memasuki wilayah tersebut.

Anggota Komisi I Minta Perairan Natuna Dijaga 24 Jam
Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis meminta wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk perairan Natuna dijaga 24 jam penuh.

Pernyataan Abdul merujuk pada kembali masuknya kapal-kapal coast guard China ke perairan Natuna.

Menurutnya, kalau penjagaan dilakukan maka kapal-kapal China tentu tak akan memasuki wilayah tersebut.

"Bagi saya, kepada Bakamla mungkin juga minta alutsista TNI AL, untuk menjaga wilayah laut NKRI dengan baik. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka (China) nggak akan masuk," ujar Abdul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca: Laksamana Madya Yudo Margono: yang Ilegal Adalah Kapal Ikannya, Bukan Coast Guardnya

Baca: Kapal Nelayan China Masih Nekat Curi Ikan di Laut Natuna, TNI Angkatan Laut Bertindak Tegas

Pada prinsipnya, kata dia, perairan Indonesia wajib dijaga secara terus menerus dengan patroli. Apabila ada yang melintas kemudian dapat diusir.

Namun, ketika tidak ada penjagaan, Abdul menilai akan banyak pihak yang memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya dengan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

"Namanya maling, mau cyuri ikan kan melihat yang punya lengah atau nggak. Selama ini sesungguhnya banyak ilegal fishing masuk ke perairan kita kalau nggak dijaga," kata dia.

Abdul juga menegaskan mendukung adanya penambahan anggaran untuk Bakamla untuk mengantisipasi masalah seperti di perairan Natuna.

Pasalnya, kata dia, masalah tersebut adalah masalah sipil. Sehingga pemerintah akan disalahkan apabila menerjunkan TNI AL untuk mengatasi masalah itu.

"Jika diusulkan (penambahan anggaran Bakamla), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Kalau kita menggunakan angkatan laut ya nggak boleh, karena permasalahannya ini cost guard. Ini masalah sipil bukan perang, kalau dengan AL kita yang salah," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved