Pemindahan Ibu Kota Negara

Jokowi Taksir Pemerintah Tak Sampai Keluarkan Rp 100 Triliun Bangun IKN di Kaltim

Menurut Jokowi, tanah yang disiapkan untuk ibu kota negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seluas 256 ribu hektare

Jokowi Taksir Pemerintah Tak Sampai Keluarkan Rp 100 Triliun Bangun IKN di Kaltim
Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden
Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Joko Widodo mencatat adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya, mencatat kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 lalu bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, tidak mencapai Rp 100 triliun lebih.

"Kalau saya melihat pemerintah tidak akan keluar lebih dari 100 triliun," ujar Jokowi dalam rapat terbatas lanjutan persiapan pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Menurut Jokowi, tanah yang disiapkan untuk ibu kota negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seluas 256 ribu hektare, tetapi yang digunakan seluas 56 ribu hektare kawasan inti ibu kota.

"Yang akan dimulai nantinya pada angka 5.600 hektare," ujar Jokowi.

Baca: Presiden Jokowi Pamer Prestasi Pemerintah dalam Rakernas PDIP: Kemiskinan Turun jadi 9,41 Persen

Terkait pembangunan ibu kota, kata Jokowi, infrastruktur dasar akan dikerjakan Kementerian PUPR, yang meliputi pembangunan Istana dan gedung kementerian.

"Di luar itu, baru kita berikan baik kepada proses PPP (KPBU) atau dikerjakan oleh investasi. Sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detil," papar Jokowi.

Diketahui, biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Baca: Peneliti LIPI Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Minim Konflik Sosial

Anggaran tersebut berasal dari APBN sebesar 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun, dari skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,4 persen atau Rp 253,4 triliun dan dari swasta sebesar 26,4 persen atau sebesar Rp 123,2 triliun.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved