Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

Kuasa Hukum PDIP Sebut Penangkapan Wahyu Setiawan oleh KPK Tidak Masuk Kategori OTT

Teguh Samudra menilai kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang ditangani KPK bukanlah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kuasa Hukum PDIP Sebut Penangkapan Wahyu Setiawan oleh KPK Tidak Masuk Kategori OTT
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Wakil Koordinator Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjungan Teguh Samudra saat jumpa pers tim kuasa hukum DPP PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) malam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Koordinator Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjungan Teguh Samudra menilai kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang ditangani KPK bukanlah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ia menyebut, penangkapan Wahyu Setiawan hanya proses penyelidikan biasa yang dilakukan KPK.

Hal itu disampaikan Teguh Samudra saat jumpa pers tim kuasa hukum DPP PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) malam.

Baca: Motor Harley dan Mobil Mercy Milik Mantan Dirut Jiwasraya Disita Kejaksaan Agung, Ini Penampakannya

"Menurut pendapat kami tidak dapat dikategorikan sebagai OTT, melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan," kata Teguh Samudra.

Teguh menjelaskan, penangkapan Wahyu Setiawan tidak memenuhi definisi tertangkap tangan sesuai pasal 1 angka 19 KUHAP.

Karena, proses penindakan dan perbuatan pidana tidak dalam waktu bersamaan.

Baca: Jelaskan Maksud ‘Siap Mainkan’, Wahyu Setiawan: Saya Menyadari Kalimat Itu Bisa Ditafsirkan Lain

Diketahui, tertangkap tangan yang dimaksud KUHAP memiliki definisi berikut; tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

"Berdasarkan release yang dikeluarkan KPK, perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana dilakukan pada pertengahan Desember 2019 dan akhir Desember 2019, sedangkan penangkapan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020," kata Teguh.

Tegus juga menambahkan, yang kemudian terjadi framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh 2 (dua) orang staff Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto kepada penyelenggara negara sehubungan dengan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif terpilih di daerah Sumatera Selatan.

Baca: Istana Tunggu Hasil Sidang DKPP Terbitkan SK Pemberhentian Wahyu Setiawan Sebagai Komisioner KPU

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved