Lebih Penting Hapus Presidential Threshold Ketimbang Naikkan Parliamentary Threshold

Partai Demokrat menilai menaikkan ambang batas parlemen hanya bertujuan untuk memberangus partai-partai kecil

Lebih Penting Hapus Presidential Threshold Ketimbang Naikkan Parliamentary Threshold
KOMPAS.COM
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai tidak terlalu penting untuk membahas peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 persen menjadi 5-7 persen.

Jauh lebih penting menurut Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, membahas penurunan atau penghapusan ambang batas presiden (presidential threshold) dari 20 persen.

"Usulan menaikkan ambang batas parliamentary threshold saat ini dari 4 menjadi 7 persen adalah sesuatu yang tidak patut dibicarakan sekarang," ujar Ferdinand kepada Tribunnews.com, Selasa (14/1/2020).

Demokrat melihat, kata dia, menaikkan ambang batas parlemen hanya bertujuan untuk memberangus partai-partai kecil.

"Yang paling penting untuk demokrasi kita sekarang ini adalah menghapuskan presidential threshold 20 persen," tegas Ferdinand.

Baca: Ferdinand Hutahaen Ungkap Gagalnya KPK Geledah Kantor DPP PDIP adalah Drama: Jadi Sangat Lucui

Baca: Usulan PDIP Parliamentary Threshold 5 Persen, PAN: Indonesia Kembali ke Orde Baru

Baca: Kantor PDIP Tak Kunjung Digeledah KPK, Politisi Demokrat Terang-terangan Ungkap Kritikan: Abal-abal

Ambang batas presiden 20 persen, menurut dia, sangat membatasi hak masyarakat untuk mendapat calon presiden yang terbaik.

Dia bercermin pada Pilpres 2019 lalu. Bagi dia, tidak muncul calon-calon terbaik bangsa ini karena batasan ambang batas presiden 20 persen.

"Batasan ini menghalangi adanya calon-calon presiden hadir dari tengah publik kita," jelas Ferdinand.

Karena itu, dia tegaskan, jika ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka harus dihapus syarat ambang batas presiden.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved