Kemendagri Serahkan Soal Keraton Agung Sejagad ke Kepolisian

Bahtiar mengatakan pihaknya menyerahkan penanganan persoalan Keraton Agung Sejagad ke pihak Kepolisian.

Kemendagri Serahkan Soal Keraton Agung Sejagad ke Kepolisian
Gita Irawan
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pihaknya menyerahkan penanganan persoalan Keraton Agung Sejagad ke pihak Kepolisian.

Selain itu, ia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat terkait hal itu.

"Sudah ditangani oleh aparat kepolisian setempat. Bahwa viral kan saya juga nonton itu. Ini sudah dicek kami juga sudah koordinasi dengan jajaran Kesbangpol setempat," kata Bahtiar di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2020).

Baca: Setelah Keraton Agung Sejagat, Kini Muncul Sunda Empire, Sama-sama Klaim Hal Mirip Ini

Baca: Sunda Empire Sudah Terdeteksi Sejak 2018, Postingan Singgung soal Perubahan Vatikan ke Atlantic

Baca: Heboh Kemunculan Sunda Empire, Video Pidatonya Viral : Kalau Tak Gabung, Akan Berutang hingga Kiamat

Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebelumnya Keraton Agung Sejagad hendak dikemas sebagai sebagai sebuah organisasi masyarakat (ormas).

Namun menurutnya, seiring waktu, ada dugaan kuat terdapat pelanggaran hukum dalam kegiatannya.

"Tadinya ini kan mau dibungkus ormas nih ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diduga kuat sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran hukum pidana dan seterusnya. Nah ini kita tunggu saja dan percayakan pada kepolisian," kata Bahtiar.

Terkait dengan fenomena serupa lain yang muncul yakni Sunda Empire, Bahtiar mengaku belum mendapat informasi terkait hal itu dan akan segera memeriksa informasi tersebut.

Ia pun menegaskan akan memeriksa informasi tersebut dengan betul.

"Saya belum cek, saya belum baca itu. Kalau saya harus cek betul. Jangan-jangan orang-orang kurang sehat. Jangan orang kurang waras Anda respons habis-habisan," kata Bahtiar.

Pada prinsipnya, menurutnya Kemendagri membolehkan masyarakat untuk mengelola organisasi baik di bidang kebudayaan, kemasyarakatan, sosial, dan lainnya selama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved