Keberadaan Harun Masiku Belum Jelas, ICW Sebut Sikap KPK Tidak Jelas dan Tidak Konsisten

TRIBUNNEWS -  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhana menganggap sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak konsisten dan tidak jelas

"Misal dalam kasus Harun Masiku kita tidak melihat Firli Bahuri disitu yang menjelaskan sikap-sikap kelembagaan yang jelas," ujarnya Kurnia.

"Sekarang kan mencla-mencle sikap KPK saat ini," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

KPK tidak bisa memberi informasi yang jelas terhadap kasus Harun Masiku.

KPK juga tidak tegas dalam menggeledah kantor PDI-P layaknya kantor lembaga lainnya.

"KPK bertanggung jawab kepada publik tapi publik tidak mendapatkan informasi utuh tentang kasus ini," katanya.

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto pesimis terkait ketegasan KPK kepada PDI-P.

"Tentang ini saya pesimistis KPK akan bisa tegas ke PDI-P. KPK dinilai tidak akan berani bertindak tegas terhadap PDI-P. Menurut saya KPK tidak akan berani," ujarnya.

PDI-P memiliki kekuatan di dua tempat strategis di pemerintahan yaitu di parlemen dan istana.

Wijayanto menjelaskan, di DPR, partai berlambang kepala banteng ini menjadi salah satu inisiator revisi UU yang melemahkan KPK.

Sedangkan di posisi eksekutif, ada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kader PDI-P.

Bambang Widjojanto Kritik Firli Bahuri

Kritikan pedas dilemparkan Eks Komisioner KPK, Bambang Widjojanto kepada Ketua KPK, Firli Bahuri.

Ia mengomentari aksi Firli yang memasak nasi goreng di hadapan awak media.

Menurut Bambang, Firli harusnya fokus pada kasus korupsi yang kini sedang ditanganinya.

"Selamat datang kekonyolan, percayalah korupsi tak kan bisa kau habisi dengan ribuan piring dari nasi gorenganmu karena yang perlu kau 'goreng' hingga gosong, hangus, dan kering kerontan adalah para koruptor bukan nasi," kata BW dikutip dari Kompas.com.

Bambang yang akarab disapa BW ini menyinggung gagalnya tim KPK menyegel Kantor DPP PDI-P (9/1/2020)

"Yang diperlukan para penyelidik dan penyidik KPK, jangan sampai lagi dibuat tak berdaya dipecundangi satpam dan 'diobrak-abrik' kehormatannya dengan berbagai tuduhan oleh para 'sahabat' dan pihak yang diduga 'master mind' korupsi," kata BW.

"Para penyelidik dan penyidik itu yang harus dibela bukan disuguhi perilaku seleberasi naif yang tak penting sama sekali," ujar Bambang.

Menurutnya, Firli mestinya menyusun program-program antikorupsi yang strategis dan ketegasan KPK dalam memberantas korupsi.

Kucing-Kucingan KPK dengan Harun Masiku

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan Harun Masiku sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sudah, sudah (masuk DPO), belum lama, saya enggak tahu persis (kapan) tapi sudah, yang pasti sudah," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/1/2020) dikutip dari Kompas.com.

Firli menerangkan, KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan pada Harun.

KPK juga meminta bantuan kepada Polri untuk menangkap tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 itu.

Menurut Firli, Harun Masiku bertolak ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

Dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kalau saya sudah tahu, saya tangkap (Harun Masiku) pasti," kata Firli.

Firli secara tegas mengimbau agar Harun bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK.

"Saya sampaikan kepada saudara HM di mana pun Anda berada, silakan Anda bekerja sama kooperatif, apakah dalam bentuk menyerahkan diri, baik ke penyidik KPK maupun pejabat kepolisian," jelas Firli.

(Tribunnews/ Ika Nur Cahyani) (Kompas.com/Ardito Ramadhan/Sania Mashabi)