Mahfud MD Bantah Omnibus Law untuk Permudah Masuknya Kepentingan China

Mahfud menegaskan ada pula kesalahpahaman terkait Omnibus Law yang seakan-akan adalah Undang-Undang terkait investasi.

Mahfud MD Bantah Omnibus Law untuk Permudah Masuknya Kepentingan China
Vincentius Jyestha
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dibuat untuk mempermudah masuknya China ke Indonesia.

Mahfud mengatakan ada kesalahan persepsi atau paham bahwa Omnibus Law dibuat untuk mempermudah pemerintah melakukan kongkalikong dengan pihak asing. Bahkan, secara spesifik lagi untuk mempermudah China masuk.

Baca: Mahfud MD: Banyak Pendemo yang Salah Paham tentang RUU Omnibus Law

Baca: Virus Corona Asal China Mulai Masuk Amerika, Satu Orang Jadi Korban

Baca: WNI Kembali Diculik Kelompok Abu Sayyaf, Mahfud MD Pikirkan Penyelesaian Jangka Panjang

"Nggak ada itu (kongkalikong, - red). Karena ini berlaku baik bagi modal asing maupun dalam negeri, perizinan itu. Ini terkadang salah, bahkan disebut mempermudah China masuk. Nggak ada urusannya," ujar Mahfud, di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Selain itu, Mahfud menegaskan ada pula kesalahpahaman terkait Omnibus Law yang seakan-akan adalah Undang-Undang terkait investasi.

Anggapan itu dianggap kurang tepat oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, pasalnya investasi hanyalah bagian kecil dari Undang-Undang tersebut.

"Investasi itu bagian kecil aja. Ini UU dengan cipta lapangan kerja dengan mempermudah prosedur berinvestasi. Siapa saja yang berinvestasi? Ya siapa saja, Cina, Qatar, Uni Emirat Arab, Jepang, Amerika, Eropa," tuturnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved