Harun Masiku Buron KPK, Politikus PDIP: Partai Justru Tidak Diuntungkan, Lebih Baik Serahkan Diri

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan menyebut PDIP tidak diuntungkan dengan adanya kasus Harun Masiku.

Hal itu ia ungkapkan ketika berbicara di tvOne Rabu (29/1/2020) malam.

Diketahui, Harun Masiku menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diduga terlibat suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kasus tersebut kian berlarut hingga berbuntut pada pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie oleh Menkumham Yasona Laoly.

Politikus PDIP yang juga menjabat Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan, PDIP tidak diuntungkan dengan kasus ini.

Menurutnya, semakin lama Harun Masiku tidak segera ditangkap, PDIP justru dibuat rugi terlebih Pilkada serentak sebentar lagi akan dilakukan.

"Bagi PDIP Perjuangan sendiri, sesuatu yang merugikan kalau Harun masiku ini tidak bisa segera ditangkap, tidak segera menyerahkan diri."

"Karena semakin lama kasus ini bergulir, bagi kami sendiri tidak ada yang menguntungkan," ungkapnya Rabu (29/1/2020).

Ia berharap Harun Masiku segera menyerahkan diri, karena jika demikian maka akan lebih baik.

"Apalagi kalau kita lihat, pilkada serentak itu tinggal beberapa bulan lagi terjadi, jadi tidak ada upaya untuk menghalangi itu," ungkapnya.

Langkah yang dilakukan oleh Harun Masiku ini, menurutnya tergantung sepenuhnya oleh sang tersangka itu sendiri dan PDIP tidak berusaha untuk menyembunyikannya.

"Semakin cepat beliau menyerahkan diri itu semakin baik, dan tentu apa yang menjadi angenda beliau apakah, beliau sedang dalam menyiapkan diri untuk menyerahkan diri atau apa itu tergantung pada Harun Masiku sendiri," tuturnya.

Ia juga membantah jika pencopotan Ronny F Sompie sebagai upaya yang dikorbankan sebagai jalan keluar Yasona Laoly.

Menurutnya terlalu riskan jika Ronny F Sompie yang merupakan jenderal bintang 2 dan memiliki karir yang cukup baik.

"Agak riskan kalau seorang pak Yasona Laoly mau mengorbankan pak Ronny Sompie apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja, tidak menutup kemungkinan dari institusi polri akan marah," terangnya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly dilaporkan oleh ICW dan sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil.

Yasona dilaporkan ke KPK karena terindikasi merintangi penyidikan KPK terkait Harun Masiku.

Dikabarkan pada tanggal 7 Januari 2020, Harun Masiku telah berada di Indonesia, akan tetapi Yasonna H Laoly kekeh menyatakan Harun Masiku masih berada di luar negeri.

Yasonna Laoly mengatakan, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dicopot dari jabatannya karena ia anggap paling bertanggung jawab atas keterlambatan informasi terkait kepulangan eks caleg PDI-P, Harun Masiku ke Indonesia.

Selain itu, Yasona juga berdalih pencopotan Ronny Sompie juga agar tak ada konflik kepentingan dalam tim yang ia bentuk untuk mengusut keberadaan Harun Masiku.

"Tanggung jawabnya siapa yang paling apa di situ, sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu, bilang perbaiki sistem itu," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020), seperti dikutip Kompas.com.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku"

(Tribunnews.com/Tio/Kompas.com/ Haryanti)