Virus Corona
Ada Penolakan WNI dari Wuhan di Natuna, Menkominfo Bilang Karena Belum Sempat Sosialisasi
(Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan salah satu penyebab timbulnya penolakan tersebut adalah kurangnya sosialisasi mengenai proses kedatangan
Penulis:
Ria anatasia
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk menetapkan Natuna di Kepulauan Riau sebagai tempat observasi atau karantina bagi 285 WNI yang dijemputi dari Wuhan, China mendapat penolakan dari warga setempat.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan salah satu penyebab timbulnya penolakan tersebut adalah kurangnya sosialisasi mengenai proses kedatangan ratusan WNI itu hingga soal penyebaran virus Corona.
"Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia berlangsung cepat prosesnya, berlangsung dengan persiapan begitu mendadak karena butuh komunikasi diplomasi dengan pemerintah China. Sehingga belum sempat disosialisasikan pesawat sudah datang," kata Johnny di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (3/2/2020).
Baca: 238 WNI dari Wuhan Dikarantina di Natuna, Ketua IDI: Virus Corona Tak Seganas SARS dan Flu Burung
"Tantangannya belum sempat infokan ke pemda dan tokoh setempat sehingga ada yang bereaksi di sana," tambahnya.
Johnny mengatakan sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah, para tokoh adat hingga tokoh agama mengenai virus Corona. Dia berharap hal tersebut bisa meredakan suasana di Natuna.
"Sekarang pemda, DPRD sudah mengetahui mengapa Natuna cocok jadi tempat observasi, dampak medis juga sudah disampaikan sehingga mulai dipahami dan penolakan mereda," klaimnya.
Baca: Soal Virus Corona, 3 WNI dari Wuhan Tak Memenuhi Standar Kesehatan, 4 Lainnya Pilih Tetap di China
Selain itu, Johnny meminta agar masyarakat tak mudah percaya berita bohong yang santer beredar di sosial media. Selama dua pekan terakhir, pihaknya telah menemukan sebanyak 54 informasi hoaks terkait virus Corona.
"Kita fokus cegah virus tersebut masuk, dan berdoa agar 285 orang itu sehat. Jangan kaitkan dengan hal lain kepentingan politik, ekonomi, geostrategis jangan. Kita harus lebih cerdas, itu bisa dampak ke industri pariwisata dan perekonomian. Saatnya kita bersatu dan gunakan kesempatan mengacu ke informasi resmi oleh pemerintah," kata Johnny.