Eksklusif Tribunnews

Panja Versus Usulan Pansus Jiwasraya

semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat. Di komisi ini, panja diketuai oleh politisi PDI

Panja Versus Usulan Pansus Jiwasraya
Tribunnews/Irwan Rismawan
Tersangka Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan di KPK untuk kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Komisi XI DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat targetkan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selesai pada 3 tahun mendatang. Kedua pihak sepakat usai rapat selama kurang lebih enam jam di kantor BPK, Jakarta.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, penyelesaian kasus Jiwasraya menyangkut orang banyak. Sehingga harus dituntaskan selambat-lambatnya 3 tahun. "Kami sepakat dengan Ketua BPK bahwa solusi ini harus selesai maksimal 3 tahun," ujar Dito, Senin (3/2/2020).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut rapat konsultasi bersama Komisi XI DPR membahas beberapa hal. Seperti progres pemeriksaan Jiwasraya dan Asabri. "Kita juga sampaikan hasil pemeriksaan sejumlah isu lain terkait pengolahan keuangan negara. Itu yang menjadi concern kita," ungkap dia.

Bersama Komisi XI, ia memastikan akan melakukan pemeriksaan tentang OJK. "Dan ada saran yang berkembang untuk melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap PMN yang digunakan oleh BUMN," tegasnya.

Saat ini, tiga komisi di DPR sudah membentuk panja. Selain Komisi XI, Komisi III juga membentuk Panja. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman Hery dipilih untuk menduduki jabatan Ketua Panja Jiwasraya di Komisi III.

Herman memastikantelah menyusun rencana kerja yakni menjadwalkan rapat dengan jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) pada 13 Februari 2020 mendatang.

Komisi VI juga sudah resmi membentuk Panja kasus Jiwasraya. Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat. Di komisi ini, panja diketuai oleh politisi PDI Perjuangan Aria Bima.

Baca: Pengamat: Kejagung Harus Kejar Aset Para Tersangka Korupsi Jiwasraya

Adalah Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat yang memastikan akan berjuang mengajukan penggunaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwasraya. Penggunaan Hak Angket DPR diajukan kepada Pimpinan DPR yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Usul Hak Angket dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Jazuli didampingi Ledia Hanifa, Aboe Bakar Alhabsyi, Adang Daradjatun, Ecky Awal Muharam, Amin Ak, dan Dimyati Natakusumah. Sementara dari Fraksi Partai Demokrat hadir Hinca Panjaitan (Sekjen PD), Benny K Harman, Herman Khoiron, Vera Pebiyanti, Marwan Cik Asan.

"Usul Hak Angket ditandatangani 104 pengusul dari dua Fraksi (PKS dan PD). Fraksi PKS full 50 anggota tanda tangan dan Fraksi PD full 54 anggota tanda tangan. Jadi sudah memenuni ketentuan yang diatur dalam UU MD3," ujar Jazuli.

Halaman
12
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved