Breaking News:

Banjir di Jakarta

Demokrat: Tiga Gubernur Ini Tak Serius Tangani Banjir Jabodetabek

Saya pikir ketidakhadiran hari ini, menunjukkan mereka tidak serius menyelesaikan banjir

Tribunnews/Herudin
Sejumlah kendaraan melintas perlahan saat tol Jakarta-Cikampek (Japek) banjir di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020). Curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk membuat sejumlah ruas tol Jakarta-Cikampek terendam banjir. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan menilai tiga gubernur tidak serius menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek.

Hal tersebut disampaikan Irwan karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak hadir dalam undangan Komisi V DPR untuk membahas penanganan banjir di Jabodetabek.

"Saya pikir ketidakhadiran hari ini, menunjukkan mereka tidak serius menyelesaikan banjir," ujar Irwan di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca: Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN akan Audit Tata Ruang dari Hulu sampai Hilir

Menurutnya, rapat penanganan banjir dengan tiga gubernur dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat penting, untuk mengetahui persoalan yang dihadapi daerah menangani banjir.

"Kami ingin mendengarkan apa masalahnya? Apa yang dikerjakan? Kami bantu dan kami ingin selesaikan masalah banjir, jangan menonjolkan ego sektoral, merasa kuat," tutur Irwan.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyelesaian banjir dapat diatasi secara duduk bersama karena menyangkut regulasi dari pemerintah pusah ke pemerintah daerah.

"Ini harus sinergi, saya lihat pimpinan daerah terjebak dalam politisasi banjir," ucap Irwan.

Baca: Jokowi Upayakan Evakuasi WNI Diamond Princess Terbaik, Tapi Negosiasi Tak Segampang Itu

Irwan pun mengingatkan, Gubernur DKI Jakarta Anies untuk tidak mempertahankan pendapatnya mengatasi banjir dan berdebat tidak jelas, mengingat pemerintah pusat sudah memiliki rencana yang sudah dikaji berbagai ahli.

"Jadi kalau pemerintah pusat ingin menormalisasi, kemudian menggunakan anggaran APBN, harusnya gubernur menyelesaikan persoalan tanah dan sosialnya," tuturnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved