Wakil Ketua MPR Soroti Kondisi Pendidikan Indonesia yang Belum Merata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani mengaku heran dengan kondisi pendidikan Indonesia yang belum merata.

Padahal, ditegaskannya negara bertanggung jawab atas pendidikan seluruh anak-anak Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Muzani dalam seminar Darul Hikam Education Conference 2020 bertajuk 'Arah Baru Pendidikan Indonesia' di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/3/2020) lalu.

Baca: Juventus vs Inter Milan Liga Italia: Performa Bianconeri dan Nerazurri Jelang Derbi dItalia

Baca: Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Intan Anjanii Bee, Penyelidikan Mengarah ke Satu Orang Diduga Pelaku

“Sesungguhnya pendidikan kita itu tanggung jawab negara, negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia. Tapi kenapa negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas?,” ungkap Ahmad Muzani.

Menurutnya, anggaran pendidikan nasional yang mengambil porsi sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu belum mencukupi kebutuhan pendidikan bangsa.

Padahal anggaran pendidikan nasional mencapai sebesar Rp 444 triliun pada tahun 2018 dan sebanyak Rp 587 triliun pada tahun 2019.

“Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta," ungkap Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani pun mengakui bahwa semakin besar biaya pendidikan, maka semakin kompleks masalah yang dihadapi.

Terlebih masalah terkait mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah saat ini.

"Itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis NU, dan semua lembaga pendidikan lainnya," ungkap Ahmad Muzani.

"Karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelas politisi Gerindra itu.

Artikel ini tayang di Warta Kota dengan judul: Dana Pendidikan Terbatas, Ahmad Muzani : Swasta Ambil Alih Peran Negara Dalam Pendidikan