Pemerintah Rampungkan Draft Inpres Pembangunan Papua Terpadu
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa draft Instruksi
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Hendra Gunawan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan Papua terpadu telah rampung.
Mahfud mengatakan Inpres tersebut merupakan pembaruan Inpres nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang masa berlakunya telah selesai pada akhir 2019 lalu.
Hal itu diungkapkannya usai rapat terbatas tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (10/3/2020).
"Pemerintah sudah selesai merampungkan draft Inpres Nomor 9 yang sudah habis masa berlakunya ditambah penekanan pada pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (30/3/2020).
Baca: Tarif BPJS Kesehatan Batal Naik, Ini Rinciannya: Iuran Kelas 3 Tetap Rp 25.000
Baca: Cuma Gara-gara Ada Tanda Merah di Paha dan Menolak Hubungan Intim, Suami Bunuh Istri saat Terlelap
Baca: 2 Pasien Positif Corona Mulai Sembuh, Bisa Pulang dan Boleh Kontak dengan Syarat Ini
Mahfud mengatakan di dalam Inpres tersebut sebelumnya mengatur tentang desk Papua.l yang memisahkan desk pembangunan yang dikepalai Bappenas dan desk menyangkut hankamnas yang dikepalai Kemenko Polhukam.
Namun kini di dalam draft inpres nomor 9 yang baru tersebut keda desk tersebut digabung dengan dikordinir oleh Bapennas.
"Sekarang disatukan agar lebih terintegrasi, tidak terkesan bahwa polisi, tentara menangani sendiri. Tapi nanti bersama dengan Bappenas melakukan pembangunan yang komprehensif di situ," kata Mahfud.
Sebelumnya Mahfud MD juga menjelaskan bahwa Inpres tersebut nantinya akan memadukan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan di Papua.
"Untuk Papua itu anggaran pembangunan luar biasa. Tetapi terasa setiap sektor jalan, satu di sini, satu di sana, sehingga enggak terpadu. Sekarang lebih dipadukan sehingga terlihat bekasnya. Dan itulah rencana pembaruan Inpres itu," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (25/2/2020).
Mahfud mengatakan nantinya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan memegang komandonya.
"Agar menjadi terpadu dan komprehensif itu disambung menjadi satu kesatuan komando. Sehingga nanti penyelesaiannya komprehensif, tidak terkesan bahwa ini pendekatan keamanan, pendekatan militer. Semua di bawah kendali satu otoritas tim yang di komando Kepala Bappenas. Itu rancangan Inpresnya," kata Mahfud.
