Virus Corona

Bawaslu: Penundaan Pilkada Tergantung DPR dan Presiden

Pihak penyelenggara pemilu belum memutuskan untuk menunda Pilkada Serentak 2020

Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung sesuai jadwal.

Pihak penyelenggara pemilu belum memutuskan untuk menunda pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah tersebut.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Fritz Edward, mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak mengatur penundaan Pilkada.

Artinya, apabila pembentuk undang-undang menginginkan kebijakan menunda Pilkada, maka, kata dia, harus ada perubahan aturan tersebut.

Baca: Corona Mewabah, Mahfud MD: Tak Ada Perubahan Jadwal Pilkada 2020

"Ini Pilkada diatur undang-undang baik tahapan, proses. Apakah ada proses penyederhanaan yang dimungkinkan itu harus membutuhkan perubahan undang-undang," kata Fritz, dalam sesi jumpa pers di kantor Bawaslu RI, yang disiarkan melalui live streaming, Selasa (17/3/2020).

Sehingga, upaya penundaan pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah itu, tergantung kebijakan pembuat undang-undang, yaitu DPR RI dan Presiden.

"Tahapan itu harus membutuhkan revisi undang-undang, apabila ada penundaan. Undang-undang tidak mengenal, tidak ada kata penundaan," kata dia.

Baca: BREAKING NEWS: Copa America 2020 Resmi Diundur Tahun Depan

Dia menjelaskan, UU Pilkada hanya mengenal istilah pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

"Di undang-undang tidak mengenal istilah penundaan. Undang-undang tidak mengenal istilah penundaan pilkada. Undang-undang mengatakan ada namanya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata dia.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved