MAKI Ungkap Informasi Baru Terkait Nurhadi, KPK: Ini Jadi Tambahan Data

"Saat ini kami terus menyelesaikan berkas perkaranya dan masih terus mengejar untuk menangkap buronan Nurhadi dkk," jelas Ali.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berterima kasih atas informasi yang diberikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus yang menyangkut mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Informasi yang diberikan MAKI, kata KPK, bakal menjadi tambahan data.

"KPK berterima kasih atas setiap informasi dari masyarakat termasuk dari koordinator MAKI. Informasi tersebut, tentunya akan menjadi tambahan data yang sudah kami miliki terkait perkara ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (27/3/2020).

Namun, Ali belum bisa mengungkap kapan akan menindaklanjuti temuan MAKI tersebut. Kata dia, penyidik saat masih fokus merampungkan berkas penyidikan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016 itu.

Baca: Sigit Wardana, Vokalis Grup Base Jam: Setiap Orang Pasti Punya Pengalaman Religius Sendiri

Baca: Pemerintah Pusat Siapkan PP Untuk Jadi Dasar Bagi Daerah Terapkan Karantina Wilayah

"Saat ini kami terus menyelesaikan berkas perkaranya dan masih terus  mengejar untuk  menangkap buronan Nurhadi dkk," jelas Ali.

KPK, kata Ali, juga tetap menghimbau dan mengharapkan partisipasi masyarakat, apabila menemukan keberadaan Nurhadi dkk untuk segera melaporkan kepada KPK melalui Call Center 198.

Sebelumnya diberitakan, MAKI telah menyerahkan tanda bukti foto copy 3 kwitansi pembelian apartemen yang diduga dilakukan oleh keluarga Nurhadi ke KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut 3 kwitansi pembayaran cicilan unit apartemen District 8 di Jalan Senopati 8 Jakarta Selatan itu berataskan nama Tin Zuraida, istri Nurhadi. Dengan nominal tertera dalam masing-masing kwitansi tersebut: Rp250.000.000, Rp112.500.000, dan Rp114.584.000.

"Ditengah merebaknya virus corona, copy kwitansi telah disampaikan kepada KPK via email Pengaduan Masyarakat KPK sebagaimana terdapat dalam foto screenshot," kata Boyamin lewat keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (27/3/2020).

Dalam kasus ini, KPK menyangka eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. Suap diduga diberikan oleh Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

KPK menyangka Hiendra memberikan uang itu untuk sejumlah kasus perdata yang melibatkan perusahaannya.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Hingga sekarang, KPK belum bisa menangkap Nurhadi, Rezky, maupun Hiendra. Ketiganya dinyatakan masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO) per 13 Februari 2020.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved