Virus Corona

Surat Terbuka dari Dewan Guru Besar FKUI kepada Jokowi untuk Lakukan 'Local Lockdown'

Dalam surat tertanggal 26 Maret 2020 itu, disampaikan sejumlah alasan, saran dan risiko jika pemerintah memberlakuan local lockdown.

Surat Terbuka dari Dewan Guru Besar FKUI kepada Jokowi untuk Lakukan 'Local Lockdown'
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi dari Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meminta pemerintah Jokowi lebih tegas dalam mengambil keputusan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

Dewan Guru Besar FKUI menulis surat terbuka yang langsung ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Dalam surat tertanggal 26 Maret 2020 itu, disampaikan sejumlah alasan, saran dan risiko jika pemerintah memberlakuan local lockdown.

Di awal surat dikemukan bagaimana situasi terkini Indonesia.

Indonesia berada pada ranking-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi ke-5 di dunia, dengan CFR 8-10 persen. Berdasarkan proyeksi CFR dunia sebagai proyeksi CFR Indonesia, kemungkinan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini adalah 1.300 kasus.

Sehingga penerapan local lockdown atau menutup sebuah wilayah/provinsi yang sudah terjangkit infeksi Covid-19, disarankan dilakukan minimal 14 hari.

"Diharapkan local lockdown dapat memutuskan rangkaian penularan infeksi baik di dalam maupun di luar wilayah. Local lockdown pun akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di RS (SDM, APD, fasilitas RS),” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Prof. DR. dr. Siti Setiati.

Lebih lanjut disampaikan, penerapan lockdown dan pembatasan pergerakan sosial yang ketat seperti yang dilakukan di provinsi Hubei China, memberikan dampak signifikan untuk menekan angka penyebaran hingga 37 persen bila dibanding kota lain yang tidak menerapkan lockdown local.

"Opsi lockdown local atau karantina wilayah secara selektif perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia, melihat upaya sosial distancing atau pembatasan sosial berskala besar belum secara konsisten diterapkan di masyarakat," lanjut surat itu.

Masih dalam surat tersebut, Dewan Guru Besar FKUI juga menulis penghitungan anggaran untuk kebutuhan selama 14 hari jika lockdown dilakukan, terutama untuk pekerja yang mendapatkan upah harian.

Halaman
12
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved