Virus Corona

Kemenkumham: Negara Hemat Rp 260 Miliar dari Pembebasan 30 Ribu Napi Dewasa dan Anak

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Tribun Medan/Danil Siregar
Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung yang ingin masuk di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I A Tanjunggusta, Medan, Jumat (13/3/2020). Lapas melakukan lockdown antisipasi penyebaran Covid-19 (virus corona) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebut negara menghemat anggaran sebesar Rp 260 miliar dari 30 ribuan narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan dan dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi.

Warga binaan ini dapat mengirup udara bebas lebih cepat guna menekan penyebaran coronavirus disease2019 (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang overcrowding.

"Nominal tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) x Rp32.000,00 biaya hidup (makan, kesehatan, pembinaan, dll) dikalikan 30.000 orang," ujar Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Junaedi, lewat siaran pers, Rabu (1/4/2020).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, menegaskan bahwa pengeluaran dan pembebasan itu tidak berlaku bagi narapidana dewasa dan anak yang terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing.

"Narapidana atau Anak yang terkait PP 99 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut," kata dia.

Berdasarkan sistem database Pemasyarakatan tanggal 29 Maret 2020, narapidana dewasa atau anak yang diusulkan mendapat asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang, disusul provinsi Jawa Timur dengan 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.

"Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana atau Anak di Lapas/ Rutan/ LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19," terang Nugroho.

Baca: Cegah Corona di Lapas, 30.000 Napi Dewasa dan Anak akan Dibebaskan, Terbanyak di Sumatera Utara

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi.

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.

Yakni, Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; Anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Seperti asimilasi, pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan.

Di antaranya adalah Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana; Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana; serta Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Kemudian, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved