Virus Corona

Pemerintah Kucurkan Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Dampak Covid-19, Ini Rinciannya

alokasi anggaran sebesar Rp 110 triliun bagi perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk implementasi peningkatan sejumlah program

WARTA KOTA/WARTA KOTA/Nur Ichsan
KESIBUKAN DI WISMA ATLET- Ambulance hilir mudik memasuki Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta membawa pasien Covid-19, Kamis (26/3/2020). WARTA KOTA/Nur Ichsan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/3/2020).

Baca: Jokowi Teken Perppu untuk Jaga Kesehatan Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Baca: Fraksi PAN DPR RI Dukung Penerbitan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Presiden mengatakan bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.

Baca: YLKI: Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik Salah Sasaran

"Juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet serta untuk insentif dokter, perawat, tenaga rumah sakit, dan santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya," kata Presiden.

Sementara alokasi anggaran sebesar Rp 110 triliun bagi perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk implementasi peningkatan sejumlah program dan kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Kartu Prakerja.

Masing-masing dari program tersebut diketahui dilakukan peningkatan baik terhadap jumlah penerima manfaat maupun besaran manfaat yang diberikan.

"Juga akan dipakai untuk pembebasan bea listrik tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp 25 triliun," imbuhnya.

Adapun alokasi bagi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas penggratisan PPh (Pajak Penghasilan) 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta.

Selain itu, ada juga percepatan restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan nonfiskal seperti beberapa di antaranya ialah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri.

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved