Krisis Akbat Covid-19 Bukan Hal Biasa, Misbakhun Minta Pemerintah dan BI Tempuh Cara Luar Biasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah memikirkan skenario untuk menghindarkan Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 atau virus corona.

Ia melontarkan ide, pembentukan Badan Penyehatan Ekonomi Nasional untuk membantu perekonomian semua warga negara. Mulai kalangan jelata hingga pengusaha kelas atas yang terimbas pandemi global tersebut.

Baca: Helm Khusus bagi Bayi Baru Lahir agar Terhindar dari Covid-19, Ini Wujudnya

Misbakhun menyampaikan hal itu dalam rapat virtual Komisi XI DPR dengan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (8/4/2020). Dalam rapat itu, mayoritas anggota Komisi XI DPR mengingatkan jajaran BI akan dampak ekonomi pandemi Covid-19 akan sangat besar dan lama.

Masalahnya, kata Misbakhun, saat ini yang terlihat justu belum ada kesepahaman di antara berbagai lembaga negara dalam melihat permasalahan dan cara mengatasinya. Misalnya soal kebijakan quantitative easing atau kelonggaran kuantitatif.

Menurut Misbakhun, jika memang pemerintah mau melakukan semacam quantitative easing seperti yang pernah dilakukan Jepang, Eropa dan AS, sebaiknya kebijakan itu dilaksanakan secara struktural demi mengelola resiko yang ada.

“Konsep quantitative easing yang disepakati oleh pemerintah dan BI itu seperti apa?” katanya dalam penjelasannya kepada tribun, Rabu (8/4/2020).

Baca: Pamerkan Hasil Rapid Test,Dul Jaelani Justru Singgung Soal Positif hingga Buat Banyak Gadis Histeris

Berdasarkan pendalamannya ke sejumlah pihak, ia mengungkap pelaku usaha hanya punya modal bertahan 3 bulan. Di sisi lain, tak satu pun yang bisa memprediksi berapa lama pandemi berlangsung.

Makin lama pandemi terjadi, maka akan semakin parah dampak ekonomi terhadap ekonomi. "Masalahnya, kalau kita kehilangan momentumnya, dampaknya bisa jadi sudah terlanjur parah," kata Misbakhun.

Semua pihak,ia menegaskan kembali sudah sepakat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis 1998 dan krisis global 2008. Saat krisis 1998, tuturnya, Indonesia masih tertopang oleh usaha mikro, kecil dan nenengah (UMKM) yang masih bisa berproduksi di tengah sektor finansial yang kala itu sekarat.

Baca: Malam Nisfu Syaban 1441 H Telah Tiba, Berikut Sejumlah Amalan yang Dianjurkan

Sementara saat krisis global 2008, Indonesia justru kebanjiran likuiditas dari negara lain, utamanya Amerika Serikat (AS). Namun, kini suasananya jauh berbeda.

“Pandemi ini yang diserang adalah rantai produksi dan konsumsi. Semua me-lockdown supply and demand-nya, dampaknya ke semua. Bukan hanya usaha besar, UMKM juga terkena karena produksi dan konsumsi diganggu," ujar Misbakhun.

“Karena ini unusual case, maka kita harus berpikir unusual way out. Mohon maaf, kita tak bisa mengerjakannya dengan kebijakan yang normal,” katanya lagi.

Baca: Kronologi Anggota Dewan Mabuk Hampir Menabrak Perwira TNI, di Mobilnya Ditemukan Botol Wine

Ia mencontohkan, saat sektor riil di bidang pariwisata seperti perhotelan terganggu, sektor perbankan yang pasti terdampak. Jika sebuah hotel tak bisa membayar cicilan utang ke bank, kan ada peringatan I sampai III yang dilakukan. "Nah ini kan terkait pencadangan, struktur modal, dan sebagainya," kata Misbakhun.

Contoh lainnya adalah sejumlah BUMN seperti Garuda Indonesia, PT Pelni, dan PT KAI yang akan sangat terdampak oleh kondisi ekonomi yang ada. Ketika tidak adanya pemasukan, perusahaan itu harus tetap membayar berbagai kewajiban rutin.

Baca: Update: 123 Pasien Corona di Surabaya Telah Sembuh

"Dampaknya hingga ke perbankan, dan hingga ke supllier di bawah. Maka saat ini, negara harus memikirkan semuanya. Semua harus kita tolong. Tidak ada perbedaan antara si miskin, jelata, atau yang kaya. Tinggal siapa yang akan terkena pertama, dan siapa yang menerima pelampung penyelamat dari negara," urainya.