Hak Politik Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Dicabut Selama 5 Tahun

Nurdin juga divonis dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun meninggalkan ruang usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2020). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu Batam tersebut dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun divonis empat tahun penjara atau bui dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Nurdin juga divonis dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Demikian disampaiakan Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan terdakwa Nurdin Basirun, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Tak hanya itu, Nurdin juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai  Rp4.228.500.000.

Nurdin dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp45 juta dan 11.000 dolar Singapura terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau.

Tujuan pemberian suap itu adalah agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Riau menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare.

Baca: Pakai Masker, Nurdin Basirun Disalami Pengunjung Usai Dituntut 6 Tahun Penjara

Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

Nurdin Basirun mengarahkan Edy untuk mengumpulkan uang buat kepentingan Nurdin Basirun yang bersumber dari investor yang sedang mengurus perizinan pemanfaatan/pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi tanpa melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Baca: Hakim Vonis Gubernur Nonaktif Kepri 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta

Uang pengurusan tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Nurdin Basirun dalam rangka kunjungan ke pulau-pulau, serta penerimaan tunai oleh Nurdin Basirun dan untuk kepentingan operasional Edy dan Budy.

Selain itu, Nurdin juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp4,2 miliar.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved