Breaking News:

Virus Corona

Program Asimilasi dan Integrasi Dinilai Meresahkan Masyarakat, Yasonna Laoly Digugat ke Pengadilan

Selain menggugat Yasonna, tiga LSM itu turut menggugat Kepala Rumah Tahanan Surakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

david yohanes/surya
Kristanto (kanan), Hendra Purwanto (tengah), dua mantan napi yang baru bebas karena asimilasi kembali ditangkap karena kasus curanmor 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan ratusan ribu narapidana (napi) dan anak melalui program asimilasi dan integrasi menuai gugatan karena dinilai meresahkan masyarakat, khususnya di daerah Surakarta, Jawa Tengah.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta Jawa Tengah oleh Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia, pada Kamis (23/4/2020).

Perihal yang digugat adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Baca: Cara Gelandang PSMS Medan Yudha Rizky Jaga Kebugaran Tubuh saat Puasa Ramadhan

"Kami mewakili kepentingan masyarakat yang justru harus ronda di kampung-kampung wilayah Surakarta bahkan ke luar biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang," kata Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman saat dihubungi, Minggu (26/4/2020).

Selain menggugat Yasonna, tiga LSM itu turut menggugat Kepala Rumah Tahanan Surakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Pertama, Yasonna digugat lantaran memerintahkan dan mengizinkan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk mengizinkan Karutan Surakarta melepaskan napi dari Rutan Surakarta.

Kemudian mengizinkan dan memerintahkan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk melepaskan napi di seluruh daerah tersebut tanpa adanya pengawasan sehingga berdampak pada meningkatnya kejahatan di Solo.

"Mengizinkan dan memerintahkan ke luar napi seluruh Indonesia dan tidak melakukan pengawasan yang kemudian napi tersebut datang ke Solo dan melakukan kejahatan di Solo," kata Boyamin.

Sementara, Karutan Surakarta digugat karena telah melepaskan napi yang diduga tidak memenuhi syarat program asimilasi.

Selain itu, Karutan Surakarta juga dianggap tidak melakukan pengawasan kepada seluruh napi karena kembali melakukan kejahatan dan meresahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Baca: UPDATE Corona Dunia Senin 27 April 2020: Tembus 2.991.073 Pasien Positif, 877.126 Sembuh

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved