Breaking News:

Virus Corona

Anggota Komisi III DPR RI Tanggapi Wacana Pelonggaran PSBB

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai seharusnya wacana tersebut dibicarakan dahulu secara tertutup dengan institusi terkait.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Tingkat Kota Bandung menyuruh penumpang mobil pribadi yang duduk di kursi depan untuk pindah ke kursi bagian belakang di Cek Poin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung di Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/5/2020). Penerapan PSBB Bandung Raya hari ke-11 di cek poin perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini masih banyak yang melanggar, sehingga memaksa petugas menyuruh pengendara untuk balik arah. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung bahwa pemerintah tengah memikirkan perihal relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan sejumlah pertimbangan.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai seharusnya wacana tersebut dibicarakan dahulu secara tertutup dengan institusi terkait dan dikaji hingga matang.

"Soal wacana pelonggaran PSBB yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, silakan dikaji dan dibicarakan secara tertutup lintas institusi pemerintahan terkait. Nanti kalau sudah matang menjadi sebuah rencana baru dibuka di ruang publik," ujar Arsul Sani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (4/5/2020).

Arsul menyayangkan apabila wacana tersebut hanyalah pemikiran satu menteri saja atau satu instansi semata namun sudah dilontarkan ke media.

Baca: Para Miliarder Dunia Untung 283 Miliar Dolar AS Selama Pandemi Corona

Pasalnya hal tersebut, kata dia, justru dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Arsul pun mencontohkan rencana karantina wilayah yang sudah disiapkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya, namun justru akhirnya menjadi PSBB.

"Jangan baru pemikiran seorang menteri atau satu instansi saja kemudian dididiskursuskan di media, nanti seperti kemarin-kemarin yang terjadi. Ramai atau ribut duluan di publik tapi kemudian dimentahkan sendiri di lingkungan pemerintahan," kata dia.

"Seperti rencana karantina wilayah yang katanya sudah disiapkan PP-nya tapi kemudian diputuskan menerapkan PSBB, yang justru tidak pernah menjadi diskursus di ruang publik," imbuhnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengimbau agar hal tersebut lebih baik dibicarakan tertutup dahulu di antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved