Breaking News:

Gaji Dewas KPK Dikritik Pakar: Penghamburan Uang Negara untuk Kepentingan yang Tak Penting

KPK juga disebut tak ubahnya menjadi kantor mencari nafkah bagi yang bekerja disana pada saat ini

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Seluruh kegiatan KPK akan pindah ke gedung baru pada akhir tahun ini. (TRIBUNNEWS/HERUDIN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK mendapatkan gaji sebesar Rp104.620.500.

Baca: Jokowi Teken Perpres Gaji Dewan Pengawas KPK: Ketua Rp104 Juta, Anggota Rp97 Juta

Sementara anggota Dewas KPK mendapat gaji sebesar Rp97.796.250.

Terkait hal itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikcar Hadjar menilai ada penghamburan uang negara untuk sesuatu yang tak penting.

KPK juga disebut tak ubahnya menjadi kantor mencari nafkah bagi yang bekerja disana pada saat ini.

"Sinyalemen saya bahwa KPK sekarang adalah kantor mencari nafkah tidak terlalu meleset dengan struktur gaji yang demikian," ujar Abdul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/5/2020).

"Di tengah masyarakat banyak kehilangan pejerjaan PHK karena pandemi, ini menjadi sebuah penghambur-hamburan uang negara untuk kepentingan yang tidak penting," imbuhnya.

Abdul mengatakan besaran gaji para anggota dan Ketua Dewas KPK saat ini tidaklah pantas karena tidak sebanding dengan kinerjanya.

Pasalnya, masyarakat justru sedang berada dalam krisis.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved