Breaking News:

Anggota DPR: Percayakan Saja Penyaluran Bansos ke Kepala Desa, Jangan ke Yang Lain

Seharusnya pemerintah mempercayakan penyaluran Bansos ini kepada kepala desa dan jajarannya.

HANDOUT
Anggota DPR RI Agung Widyantoro 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biang kerok carut-marutnya pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk warga masyarakat terdampak Covid-19 adalah proses pendataan yang tidak akurat.

Banyak warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru tidak terdata. Begitu juga sebaliknya. Warga yang tidak layak mendapatkan Bansos malah terdaftar sebagai penerima bansos.

Anggota DPR Agung Widyantoro mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari warga bahwa proses pendataan warga terdampak Covid-19 tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

"Seharusnya pemerintah mempercayakan penyaluran Bansos ini kepada kepala desa dan jajarannya. Karena dari tangan merekalah ujung tombak distribusi Bansos lebih tepat sasaran" katanya dalam keteranganya, Kamis (7/5/2020).

Baca: Pernyataan Menhub Membingungkan, Pelonggaran Transportasi Dikhawatirkan Picu Gelombang II Covid-19

Dikatakan anggota DPR yang terpilih dari dapil Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal ini , Kepala Desa lebih paham kondisi dan teritori serta karakter masyarakatnya dan lebih baik gunakan DTKS tahun 2020 yang telah terverifikasi jauh lebih akurat.

Baca: Lion Air Group akan Kembali Terbang Mulai 10 Mei 2020

Menurut Anggota Komisi II (Pemerintahan) ini secara teori DTKS yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) harusnya menjadi jawaban atas kesemrawutan penyaluran bantuan sosial. Sungguh disayangkan, DTKS tahun 2020 yang sudah terverifikasi justru tidak digunakan sebagai rujukan.

Baca: Menakertrans Bolehkan Perusahaan Tunda Bayar THR, Buruh Menolak Keras

Mantan Wakil Bupati dan kemudian naik menjadi Bupati Brebes ini mengingatkan pemerintah pusat untuk cepat merespon dan bertanggung jawab atas kejadian di lapangan yang justru meresahkan dan membuat gaduh stabilitas sosial di daerah.

"Kalau kemudian di lapangan beberapa kepala desa menemukan kejanggalan-kejnggalan dalam hal distribusi bantuan sosial tersebut maka pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan dan mencari kambing hitam dalam sengkarut ini," tukas Agung.

Agung mengingatkan, kalau di lapangan ditemukan sengkarut distribusi bantuan yang salah sasaran mulai data orang yang telah meninggal masuk menjadi penerima Bansos atau orang yang telah lama merantau juga masuk dalam list bantuan dan masih banyak lagi target yang tak tepat sasaran.

Sedangkan warga yang sejatinya perlu mendapatkan Bansos justru tidak tercover dan tidak memperoleh bantuan.

"Ini ironi yang harus diakhiri dalam situasi darurat pangan akibat imbas pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhirnya. Kembali saya tegaskan Kemensos harus menggunakan DTKS tahun 2020 yang telah terverifikasi untuk menyudahi karut-marut pembagian Bansos ini," ucap kader militan Beringin ini.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved