Breaking News:

Tutup Masa Sidang, Puan Maharani Beberkan Capaian Kerja DPR Saat Pandemi Corona

Pidato penutup dari Ketua DPR RI Puan Maharani mengakhiri Masa Persidangan III DPR tahun Sidang 2019-2020.

Reza Deni/Tribunnews.com
paripurna DPR 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato penutup dari Ketua DPR RI Puan Maharani mengakhiri Masa Persidangan III DPR tahun Sidang 2019-2020.

Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (12/5/2020), Puan Maharani memaparkan hasil kerja DPR di saat pandemi virus Corona.

Puan Maharani menegaskan pada Masa Persidangan III ini, hampir seluruh perhatian DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi diarahkan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.

Baca: Kemenpora Upayakan Barang-Barang Eks-Asian Games 2018 Keluar Dari Bea Cukai

Ia mengatakan rapat yang digelar di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR pada masa persidengan III ini berjumlah lebih dari 150 rapat.

"Sebagian besar fokus pembahasan adalah berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya," kata Puan.

Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, DPR bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang.

Baca: KPK Fasilitasi Tempat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Jiwasraya

Pertama, RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi Undang-Undang.

"Pada hari ini, RUU tersebut telah disahkan menjadi UU dalam pengambilan keputusan tingkat 2 (dua) di rapat Paripurna," ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Kedua, RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Baca: Asumsi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2021 Dinilai Terlalu Optimis

Ketiga, RUU tentang Cipta Kerja, yang pembahasannya dilakukan secara kluster tematik dan selektif.

"Kluster Tenaga Kerja ditunda pembahasannya untuk dapat memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasinya," ucap Puan.

Keempat, RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kelima, DPR menetapkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan, khususnya Pasal 366 dan 367.

"Hadirnya Tata Tertib DPR yang baru tersebut memberikan legitimasi mekanisme rapat khusus bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara konstitusional," katanya.

Berita Populer
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved