Breaking News:

Virus Corona

Bamsoet Ingatkan Pemda dan Pusat Waspadai Potensi Masalah Sosial Akibat PSBB

para kepala daerah sebagai pelaksana dan penanggungjawab PSBB perlu mencermati indikator ekonomi, khususnya aspek ketenagakerjaan.

Ist
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan upaya cegah-tangkal penularan Covid-19 dengan pendekatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih perlu dilanjutkan.

Namun, para kepala daerah sebagai pelaksana dan penanggungjawab PSBB perlu mencermati indikator ekonomi, khususnya aspek ketenagakerjaan.

"Sudah jutaan pekerja yang dirumahkan maupun menerima pemutusan hubungan kerja. Perlu diingatkan bahwa ketika jumlah pengangguran terus bertambah, yang muncul kemudian adalah potensi masalah sosial dan ini yang perlu diwaspadai semua kepala daerah," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Baca: Pemprov Jatim Cabut Surat Edaran yang Perbolehkan Shalat Idul Fitri di Masjid

Baca: Satpol PP Kekurangan Personel, Ada Kucing-kucingan antara Petugas dan Pemilik Kios di Tanah Abang

Menurutnya, pemerintah sudah menerima laporan tentang jumlah pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK dari semua asosiasi pengusaha yang mencapai 6 juta pekerja telah menganggur.

"Jumlah itu mencakup pekerja dari berbagai sektor industri dan jasa. Antara lain pekerja transportasi darat, perhotelan, restoran, tekstil, alas kaki dan sepatu serta ritel. Industri otomotif tertekan karena volume penjualan anjlok, sementara industri farmasi mengalami tekanan akibat mahalnya harga bahan baku," papar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, jutaan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK tersebar di berbagai daerah yang menerapkan PSBB.

Oleh sebab itu, semakin lama PSBB diberlakukan, masalahnya akan semakin pelik.

"Penerapan PSBB memang diperlukan untuk cegah-tangkal penularan Covid-19. Tetapi, PSBB yang berkepanjangan berpotensi menghadirkan masalah sosial karena gelembung angka pengangguran," tegas Bamsoet.

Untuk mencegah munculnya masalah sosial, mantan Ketua DPR RI ini mendorong semua kepala daerah memastikan PSBB berhasil mengurangi atau menurunkan angka penularan Covid-19.

Menurunnya jumlah penularan Covid-19 memungkinkan daerah bersangkutan melakukan pelonggaran PSBB, sebagai modal utama bagi masyarakat memulai lagi semua kegiatan produktif.

"Semua kepala daerah harus bekerja lebih keras menurunkan angka penularan Covid-19 dengan periode PSBB yang tidak terlalu lama," ujar Bamsoet.

"Apalagi, pembatasan sosial yang berkepanjangan juga mulai membuat semua orang tidak nyaman, mulai dari orangtua, mahasiswa dan pelajar hingga anak-anak,” sambungnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved