Breaking News:

Pengamat: Menteri Rangkap Jabatan Dikhawatirkan Timbul Konflik Kepentingan

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai tidak etis seorang menteri merangkap jabatan.

YouTube Kompas Tv
Pengamat Politik, Ujang Komarudin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai tidak etis seorang menteri merangkap jabatan.

Hal ini, karena tugas-tugas sebagai seorang menteri dikhawatirkan akan terbengkalai.

"Secara etika tidak bagus. Jadi menteri itu fokus saja mengurus persoalan-persoalan bangsa," kata Ujang, saat dihubungi, Senin (18/5/2020).

Jika, merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Menurut dia, apabila seorang menteri merangkap jabatan-jabatan seperti yang diatur di Undang-Undang Kementerian Negara, dikhawatirkan akan melahirkan dan menciptakan konflik kepentingan.

"Apalagi misalnya untuk memperluas bisnis pribadi dan kelompok," tambahnya.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved