Breaking News:

Dewan Pengawas TVRI akan Dilaporkan ke Komisi ASN dan Ombudsman

Dewas TVRI melanggar UU MD3. Karena UU MD3 menyatakan apa yang direkomendasikan oleh DPR untuk dijalankan harus dijalankan.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Dewan Pengawas TVRI, Selasa (21/1/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Penyelamat TVRI akan melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI kepada sejumlah pihak atas pelanggaran dengan kembali melanjutkan proses seleksi Direktur Utama Pengganti Antarwaktu (PAW) TVRI.

Ketua Komite Penyelamat TVRI Agil Samal mengatakan pihaknya akan melaporkan Dewas TVRI ke Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi I DPR dan Ombudsman RI.

"Kami akan laporkan lagi ke Komisi ASN, kemudian sudah pasti ke Komisi I DPR, serta Ombudsman RI kalau memang ada penyimpangan kewenangan," ujar Agil, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (20/5/2020).

Ia berharap pelaporan ke Komisi ASN juga akan menghentikan proses seleksi yang tengah berlangsung seperti halnya yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2020 lalu.

"Seperti saat tanggal 25 Februari kemarin itu proses seleksi terhenti karena kami melapor ke Komisi ASN juga," kata dia.

Agil mengatakan akan sesegera mungkin melaporkan hal ini meski menggunakan mekanisme berbeda karena pandemi Covid-19.

"Itu akan kami sampaikan sesegera mungkin, walaupun situasinya sekarang berbeda karena tak bisa tatap muka. Kemungkinan mekanismenya agak berbeda tapi substansinya kita akan tetap menyampaikan keberatan kepada Komisi ASN dan lainnya, mungkin akan bersurat daring," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komite Penyelamat TVRI Agil Samal mengatakan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI bersikeras melanjutkan proses seleksi Direktur Utama Pengganti Antarwaktu (PAW) TVRI.

Padahal proses seleksi ini sebelumnya pada 25 Februari lalu sempat dihentikan oleh Komisi I DPR RI karena dinilai tidak terbuka dan melanggar sejumlah aturan.

"Iya betul, jadi pak Arif Hidayat dan anggota Dewas TVRI lainnya sudah seminggu ini melanjutkan proses seleksi. Karena sebenarnya kan per tanggal 25 Februari 2020 sedang dihentikan prosesnya," ujar Agil.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved