Breaking News:

KPK Telusuri Aset Nurhadi Lewat Pimpinan KJPP Hari Utomo

KPK menduga Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, menerima suap dan gratifikasi total Rp 46 miliar.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Yosef B. Badeoda (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (18/2/2020). Yosef B. Badeoda diperiksa dalam kapasitasnya sebagai advokat untuk bersaksi bagi tersangka mantan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto, dalam kasus suap dan grarifikasi untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Tahun 2011-2016 yang menjerat mantan Sekretaris (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

Kasus ini menyeret eks Sekretaris MA Nurhadi sebagai tersangka.

Untuk terus mengusut kasus ini, penyidik KPK pada Selasa (19/5/2020) kemarin memeriksa seorang saksi untuk Nurhadi. Dia adalah Hari Purwanto, Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan.

"Penyidik menelusuri kepemilikan aset-aset milik tersangka NHD [Nurhadi] melalui pengetahuan saksi [Hari Purwanto]," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (20/5/2020).

Tak hanya memeriksa Hari, seharusnya penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Eviy Olivia dan Yoga Dwi Hartiar, kemarin.

Namun, kedua saksi yang merupakan karyawan swasta itu mangkir atau tidak memenuhi penggilan pemeriksaan.

"Tidak hadir tanpa adanya keterangan," kata Ali Fikri.

Dalam kasus ini, KPK menduga Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, menerima suap dan gratifikasi total Rp 46 miliar.

Uang mereka terima dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto untuk mengurus dua perkara perdata di MA.

Pertama, sengketa MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp33,1 miliar.

Adapun gratifikasi, Nurhadi melalui sang menantu dalam periode Oktober 2014-Agustus 2016 diduga menerima Rp12,9 miliar.

Uang untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di MA dan permohonan perwalian.

Dalam proses penyidikan perkara, ketiga tersangka gagal dua kali dalam pengajuan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Ketiganya pun kerap mangkir saat dipanggil dan telah dinyatakan buron per 13 Februari 2020.

Berita Populer
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved