Breaking News:

Virus Corona

Panduan Kerja Covid-19 Dikritik, Saleh Daulay: Gak Ada yang Baru

Termaktub di dalam keputusan itu adalah hal biasa lantaran sudah diterapkan dan sudah tersosialisasikan di masyarakat.

dok. DPR RI
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengkiritik Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.

Menurutnya, yang termaktub di dalam keputusan itu adalah hal biasa lantaran sudah diterapkan dan sudah tersosialisasikan di masyarakat.

"Tanpa ada keputusan itu, hal-hal yang diatur itu sudah diketahui banyak orang. Apalagi perusahan dan industri. Bahkan sebagian besar telah melaksanakan apa yang ada dalam keputusan itu," katanya kepada wartawan, Selasa (26/5/2020).

Baca: Cerita Media Asing soal Penggali Makam Corona di Jakarta: Kerja 15 Jam Sehari

Baca: Analisis Video Ucapan Lebaran Presiden Jokowi, Roy Suryo Soroti Panci, Gus Nadir Beri Sindiran Ini

Baca: Ngaku Ingin Jadi Istri Seorang Artis, Luna Maya Juga Ungkap Inisial Pria yang Ingin Dinikahinya

Ada beberapa poin penting yang diatur dalam ketentuan itu, satu diantaranya pengukuran suhu ketika masuk kerja.

Kata Saleh, aktivitas pengukuran suhu ini sudah banyak dilakukan di perkantoran dan di tempat-tempat kerja.

"Apakah ada jaminan bahwa pengukuran suhu itu akan aman bagi semua karyawan. Sebab, pada faktanya ada orang tanpa gejala (OTG) yang justru positif Corona," ucapnya.

Dalam aturan tersebut, diatur juga perusahaan tidak menerapkan lembur kerja.

Aturan itu diharapkan untuk mengurangi sosial distancing dan physical distancing.

Tetapi harus disadari jika semua sudah dibolehkan bekerja, sosial distancing dan physical distancing sudah sulit untuk dikontrol.

Namun ia menilai ketentuan itu dilonggarkan dengan memungkinkan adanya lembur kerja dalam 3 shift.

Aturan 3 shift tersebut hanya berlaku bagi yang usianya di bawah 50 tahun.

"Aturan inipun dinilai janggal. Sebab faktanya, berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas, mereka yang positif Corona yang berusia di bawah 50 tahun lebih dari 47 persen. Artinya, pembedaan usia layak lembur seperti ini sangat tidak tepat," ujarnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved