Breaking News:

Virus Corona

Komisi X DPR Minta Pemerintah Cermat Buka Sekolah saat New Normal, Ini Usulannya

"Saya mengusulkan jika dibuka pun harus yang di zona hijau, kalau zona merah tentu jangan dulu," ucapnya

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ILUSTRASI aturan baru di sekolah, di tengah wabah virus corona ---- Siswa sekolah dasar negeri 002 Ranai melakukan aktivitas belajar menggunakan masker di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, Selasa (4/2/2020). Proses belajar mengajar kembali berlangsung setelah sebelumnya sempat akan diliburkan selama 14 hari terkait lokasi observasi WNI dari Wuhan, China yang berada di Natuna. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR meminta pemerintah secara cermat dalam memutuskan pembukaan sekolah seiring diterapkannya new normal atau tatanan kehidupan baru di masa pandemi virus corona atau Covid-19 pada Juni 2020.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan, pembukaan sekolah harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing, dengan mengacu pada data kasus Covid-19.

Baca: Jokowi Tagih Realisasi Target 10 Ribu Uji Spesimen Covid-19 Per Hari

"Saya mengusulkan jika dibuka pun harus yang di zona hijau, kalau zona merah tentu jangan dulu," ucap Dede kepada Tribun, Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Selain itu, Dede juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun pemerintah daerah, terlebih dahulu melakukan simulasi Protokol Kesehatan Covid-19 sebelum dibukanya sekolah.

"Contohnya, siswa yang terbatas, tidak bisa sekaligus anak sekolah masuk. Biasanya 40 siswa dalam satu kelas, nantinya bisa 20 siswa satu kelas," ujar politikus Demokrat itu.

Di sisi lain, Dede mengaku hingga saat ini Komisi X DPR belum mendapatkan keterangan secara pasti dari Kemendikbud terkait pembukaan sekolah pada tahun ini.

"Kemendikbud menyampaikan tiga opsi pembukaan sekolah kepada kami," kata Dede.

Tiga opsi tersebut di antaranya, sekolah dibuka pada Juli 2020 dengan catatan pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir.

Artinya, daerah tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan BNPB telah mencabut status tanggap darurat terkait Covid-19.

Opsi kedua, kata Dede, jika daerah masih melaksanakan PSBB, maka kegiatan belajar dilakukan secara daring.

Baca: Lion Air Group Berhenti Terbang Mulai Hari Ini hingga 31 Mei 2020

Sementara opsi ketiga, Kemendikbud menggeser tahun ajaran baru pada Januari 2021, seperti telah dilakukan beberapa negara dalam menyikapi pandemi Covid-19.

"Dari tiga opsi ini maka saya tidak pernah mendengar ada bulan Juni (dibuka) dan ketika saat ini beredar berita akan dibuka di bulan Juni, kami sudah menanyakan pada menteri dan menterinya mengatakan itu pasti hoaks, karena yang menetapkan boleh atau tidaknya sekolah masuk adalah keputusan satgas Covid-19 dan rekomendasi menteri kesehatan," papar Dede.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved