Pendidikan GOTAG
Dede Yusuf
Berita
Foto (18)
-
Dede Yusuf Tegaskan Komisi II DPR Siap Kaji Revisi UU Pemilu Pasca Putusan Terbaru MK
Dede Yusuf menyatakan siap mengkaji dan menindaklanjuti hasil putusan MK terkait pengaturan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal
-
Sengketa 4 Pulau Aceh Selesai, Komisi II DPR Minta Kemendagri Susun Blueprint Batas Wilayah
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf minta Kemendagri untuk segera menyusun peta besar atau blueprint batas wilayah administratif seluruh Indonesia.
-
Soal Politik Uang dalam PSU Pilkada Barito Utara, Bawaslu Sebut Usut Pelanggaran Saat Tahapan
Bawaslu mengaku tidak dapat lagi mengusut kasus tindak pidana terkait politik uang yang terjadi saat pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara
-
Dede Yusuf Kecewa Terkait Adanya Politik Jual Beli Suara dalam PSU Pilkada Barito Utara
Dede Yusuf, mengungkapkan kekecewaannya soal adanya praktik politik uang dalam PSU Barito Utara.
-
Diskualifikasi Massal Pilkada Barito Utara, Komisi II DPR Duga Ada Pembiaran Bawaslu
Dede Yusuf kritik diskualifikasi Pilkada Barito Utara, sebut ada pembiaran politik uang dan lemahnya pengawasan Bawaslu.
-
Habib Rizieq Singgung Ormas Preman, Dede Yusuf: Pemerintah Bisa Tinjau Ulang Izinnya
Dede Yusuf menyebutkan bahwa aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terhadap ormas-ormas yang dinilai menyimpang dari
-
Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan status daerah istimewa maupun pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang.
-
Demokrat Ungkap Pesan SBY saat Tanggapi Isu 'Matahari Kembar' di Pemerintahan
Politikus Demokrat, Dede Yusuf, ungkap pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat tanggapi isu matahari kembar.
-
Dede Yusuf Prihatin Hasil PSU Pilkada Digugat Lagi ke MK: Ini Catatan Sangat Buruk Bagi Demokrasi
Dede Yusuf prihatin lantaran hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di sejumlah daerah kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
-
Komisi II DPR RI Targetkan Omnibus Law RUU Politik Rampung Tahun 2026
Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan Undang-Undang sapu jagat atau omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik, selesai pada 2026.
-
Komisi II DPR Minta Dukungan APBN Jika APBD Tak Cukup Biayai PSU, Ribka Koordinasi dengan Kemenkeu
DPR meminta dukungan APBN jika APBD mengalami kekurangan dalam membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
-
Komisi II Evaluasi Kinerja DKPP, Hasilnya Bakal Diserahkan Kepada Pimpinan DPR
Ketua Komisi II DPR RI mengatakan hasil evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diserahkan kepada pimpinan DPR.
-
Besok, Komisi II DPR Agendakan Rapat Bareng Pemerintah Bahas Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Komisi II DPR RI mengagendakan kembali menggelar rapat membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
-
Video DPR Skakmat Kades Kohod yang Punya Rubicon, Curiga Kongkalikong terkait Sertifikat Pagar Laut
Harta kekayaan Kepala Desa Kohod, Arsin sedang menjadi sorotan publik di tengah kasus pagar laut.
-
Video Kekayaan Kades Kohod soal Pagar Laut Disorot, Naik Mobil Mewah, DPR Heran: Belum Tentu Kebeli
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid pada Kamis (30/1/2025).
-
Sindir Kepala Desa Kohod Punya Rubicon, DPR RI Duga Ada Kongkalikong Terkait Sertifikat Pagar Laut
Komisi III DPR RI menyindir soal kekayaan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang disebut memiliki Rubicon.
-
Kepala Desa Kohod Punya Jeep Rubicon, Wakil Ketua Komisi II DPR: Saya Saja Belum Tentu Bisa Beli
Dede mengaku mendengar informasi bahwa saat ini Kepala Desa Kohod telah dipanggil Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan.
-
DPR Sebut Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Ditentukan Setelah Sengketa Pilkada Selesai
Dede menuturkan pihaknya masih belum bisa merinci kapan waktu pelantikan kepala daerah tersebut. Dia meminta masyarakat bersabar menunggu MK.
-
Wacana Gubernur Dipilih DPRD, DPR: Jangan Hanya Dilihat dari Perspektif Politik
Ia juga menekankan pentingnya meninjau ulang peran gubernur, apakah sebagai kepala daerah yang mandiri atau perpanjangan tangan pemerintah pusat.
-
Pimpinan Komisi II DPR: Partisipasi Pilkada Rendah, Jadwal Pemilu Perlu Dievaluasi
Dede Yusuf menilai faktor kelelahan pemilih dan kurangnya daya tarik calon menjadi penyebab utama tingginya angka golput.
