Breaking News:

Virus Corona

New Normal Life Pandemi Covid-19, Polri Membantu Mendisiplinkan Pelaksanaannya

Polri siap melaksanakan keputusan Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.

Via Kompas TV
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Agus Andrianto (tengah) yang juga sebagai Kepala Operasi Kepolisian Terpusat (Kaopspus) Aman Nusa II Penanganan Covid-19 saat memimpin rapat analisa dan evaluasi (Anev) bersama para pejabat utama operasi tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres melalui video conference dari Ruang Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/5/2020). (Foto: Divhumas Polri) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri siap melaksanakan keputusan Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.

Dengan rencana penerapan New Normal Life di sejumlah daerah tentu didasari atas kesadaran bahwa virus ini akan selalu ada, sebagaimana virus-virus lainnya seperti TBC, SARS, HIV, Malaria, Herpes dan lain-lain.

Sehingga, mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus beradaptasi.

Demikian dikemukakan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (Kabaharham) yang juga Kepala Operasi Kepolisian Terpusat (Kaopspus) Aman Nusa II Penanganan Covid-19, Komjen Pol Agus Andrianto kepada media, Kamis (28/5/2020).

"Beradaptasi dengan menerapkan pola hidup yang baru dengan penerapan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan membiasakan pola hidup sedemikian itu tentunya akan menjadi pola hidup normal baru," ujar Komjen Agus.

Sesuai perintah Presiden kepada TNI dan Polri, Komjen Agus mengatakan tugas Polri untuk mendisiplinkan masyarakat yang merupakan prasyarat utama keberhasilan mencegah pandemi Covid-19.

"Tentu saja juga, peran serta komponen Kementerian dan Lembaga lainnya, dan utamanya dukungan maupun kesadaran masyarakat sangat diperlukan," katanya.

Menurut Komjen Agus, bukan hanya kepolisian yang menerapkan New Normal tetapi semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga, sesuai lingkup tugasnya dalam menjalankan aktivitasnya.

"Khususnya, masalah peribadatan. Tentunya yang harus merumuskannya adalah tokoh-tokoh agama masing-masing. Kemudian diajukan kepada Pemerintah," katanya.

"Jadi, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau tidak, tentu tetap mempedomani protokol kesehatan dalam pelaksanaannya," ujar Komjen Agus menambahkan.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved