Optimis Selenggarakan Pilkada Desember, Tito Tidak Ingin Ada Banyak Pelaksana Tugas di Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian optimis menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah (PIlkada) serentak di bulan Desember 2020, salah satunya karena ia tidak ingin banyak Pelaksana Tugas (Plt) di daerah.

“Kenapa kita ngga optimis melaksanakannya di tahun 2020, walaupun ditunda dari September ke Desember, sehingga kita tidak banyak Plt, karena ada kepala daerah yang dipilih rakyat,” ujar Tito dalam webinar Nasional is Me, peringatan Hari Pancasila, Senin (1/6/2020).

Mantan Kapolri itu menjelaskan, kepala daerah memiliki tenggat waktu masa jabatan yang jika selesai masanya akan digantikan Plt.

Sedangkan Plt tidak memiliki kewenangan penuh atas jabatannya, jika pelaksanaan Pilkada terus ditunda akan semakin banyak Plt yang menjabat.

“Otomatis kita tidak bisa mengandalkan kepemimpinan dibawah Plt. Kita ingin ada kepemimpinan yang mempunyai kekuatan penuh dan ada legitimasi dari publik lewat mekanisme Pilkada. Jadi show must go on,” ujarnya.

Pilkada Serentak nanti diakuinya akan menemukan sejumlah tantangan, dan peluang.

Jika penangannya tidak dilakukan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan menjadi kluster baru penularan.

Oleh karena itu, pihaknya juga telah mempersiapkan sejumlah mekanisme pencegahan, seperti melarang kampanye yang melibatkan banyak orang dan memastikan petugas TPS maupun masyarakat juga akan diproteksi saat melakukan pencoblosan.

Baca: Mendagri Bantah Pilkada Desember 2020 Korbankan Kesehatan Masyarakat

“Pencoblosan juga diatur, misalnya biliknya ditambah, petugasnya di proteksi, masyarakat diproteksi dengan sarung tangan pelastik sekali pakai, masker, sabun cuci tangan di TPS, pengaturan jadwal pencoblosan. Jadi tidak geruduk datang seperti kemaren-kemaren, ini kita atur seperti itu,” ujarnya.

Namun, Mendagri juga melihat ada peluang dari pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini.

Tito berujar dari 270 pemilihan kepala daerah ada 220 incumben yang berpotensi untuk ikut kembali dalam Pilkada, sehingga ia mendorong masyarakat untuk mendesak petahana menunjukkan performa maksimalnya.

“Kultur yang kita ketahui, apa yang paling ditakutkan kepala daerah adalah rakyatnya. Ketika akan Pilkada mereka membutuhkan dukungan suara dan apapun dikasih, tapi pilkada selesai lupa lagi. Mereka justru tidak takut sama mendagri, karena Mendagri ngga bisa mecat. Paling takut sama rakyat," ujar Tito.

“Jadi saat pemilu rakyat akan menuntu bansos, menuntut curva Covid-19 dapat dilandaikan, itu jadi pertaruhan bagi incumbent,” lanjutnya.

Baca: Pengamat: Gelombang Golput Akan Muncul Jika Pilkada Dilaksanakan Saat Pandemi Covid-19

Menteri Indonesia Maju itu berujar, dalam PIlkada tahun ini isu yang akan diangkat hanya dua menurutnya, yaitu isu Covid-19 dan isu ekonomi.

Kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan 2 hal ini diwilayahnya akan mendapatkan dikredit dan mudah dieksploitasi lawan politiknya.