Orang Tua Kesulitan Daftarkan Anak Sekolah Karena Satu Keluarga Jalani Isolasi di RS Wisma Atlet

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan adanya orang tua yang kebingungan mendaftarkan anaknya untuk sekolah ke jenjang lebih tinggi karena harus menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan orang tua tersebut kebingungan mendaftarkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka sekeluarga (empat orang anggota keluarga inti) sedang diisolasi di rumah sakit tersebut.

"Seluruh dokumen anak ada di rumah dan bingung dengan sistem daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. Kasus ini yang mengadukan adalah tetangganya," kata Retno Listyarti ketika dikonfirmasi pada Minggu (7/6/2020).

Retno Listyarti mengatakan sejak 27 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 KPAI total menerima 7 pengaduan terkait PPDB termasuk pengaduan tersebut.

Baca: Sekolah Masih Belum Dibuka, KPAI Usul Adanya Penyederhanaan Kurikulum dan Subsidi Bagi Siswa

Pengaduan tersebut berasal dari DKI Jakarta sebanyak lima kasus, Banten satu kasus, dan Jawa Barat satu kasus.

Retno Listyarti mengatakan ketiga wilayah tersebut termasuk yang terdepan dalam membuat juknis dan pembagian zonasi.

Untuk pengaduan PPDB berupa masalah teknis, Retno menjelaskan ada empat kasus yakni kekeliruan pendaftar dalam mengisi data seperti asal sekolah.

Ia menjelaskan ada pengadu yang berasal dari SMPN 6 Tangerang, tetapi salah data menjadi SMPN 6 Serang.

"Pengaduan teknis semacam itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan setempat, sehingga staf pengaduan KPAI memberikan nomor telepon pengaduan PPDB Disdik setempat yang dapat dihubungi langsung oleh orangtua calon peserta didik tersebut," kata Retno Listyarti.

Baca: Kemendikbud: Kurikulum Pendidikan Vokasi Harus Beradaptasi dengan New Normal

Selain itu, kata Retno Listyarti, ada dua pengaduan lagi terkait kebijakan yang dianggap tidak adil bagi anak-anak, antara lain ketetapan zonasi di DKI Jakarta yang hanya 40% dari yang seharusnya minimal 50% menurut Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Ada pula pengaduan terkait penggunaan indikator seleksi berupa usia yakni semakin tua usia maka peluang diterima semakin besar, sementara anak pengadu mau mendaftar ke jenjang SMA dengan usia 14 tahun.

"Orangtua pengadu khawatir anaknya tidak diterima di sekolah negeri karena usianya masih terlalu muda, padahal secara ekonomi keluarga pengadu mengalami kesulitan kalau harus bersekolah di SMA swasta," kata Retno Listyarti.

KPAI Usul Adanya Penyederhanaan Kurikulum dan Subsidi Bagi Siswa

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan usul kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinetnya terkait dengan situasi Indonesia jelang new normal di tengah pandemi Covid-19.